PALU . — Keinginan Kabupaten Buol memiliki aset di Jl Rajawali Palu, Tolitoli ingatkan aturannya begini.
Hari ini, (15/2) di Palu dilakukan mediasi yang difasilitasi Pemprov Sulawesi Tengah pun dead lock kedua belah pihak dimintai opsi dalam penyelesaian asrama tersebut.
Ir Faisal Mang MM Plt Sekprov Sulawesi Tengah, mewakili gubernur menyatakan, kepastian hukum, akuntabilitas perlu untuk mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik.
Dapat ditemukan solusi sebuah pencatatan secara duplikasi sebidang tanah dan bangunan asrama mahasiswa di kota Palu.
Hadir dari Tolitoli, Bupati Amran H Yahya, Sekda Moh Asrul Gantikan, Wakil Ketua DPRD Azis Bestari, Ass Anhar Mallawa, Kabid Aset Didi Mansur Nasir, kabag Hukum Mulyadi Dg Silasa, Kabag Pemerintahan Handoko, Kepala Insfektorat.
Bupati Amran Yahya, merasa tidak ada masalah, karena sertifikat tanah itu ada di kami–Tolitoli.
“Kami anggap tidak ada masalah. Sertifikat itu ada sama kami, ” tegas bupati.
Sementara Pemda Buol diwakili Wabup Buol Abdullah Batalipu, Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu dan pejabat terkait lainnya.
Wabup menceritakan history aset itu diperoleh. “Ini aset yang dibeli dari hasil kopra, ” papar Wabup.
Meskipun cerita history itu dari penelusuran media, dulu ketika di awal awal Pemda Buol Tolitoli Tolitoli membangun ada organisasi yang namanya PPK — perkumpulan petani kopra dan konon berkedudukan di Tolitoli sebagai ibukota kabupaten ketika itu.
Masalah aset ini menemukan dalam beberapa tahun terakhir setelah Buol menjadi Kabupaten otonom berpisah dari Tolitoli.
Namun secara yuridis, aset ini memiliki alas hak berupa sertifikat atas nama Buol Tolitoli yang terbit tahun 1988. Sertifikat ini ditangan Pemda Tolitoli sebagai kabupaten induk dari pemekaran
Sekda Tolitoli Moh Asrul Bantilan, mengatakan sebelum pertemuan hari ini ada pembahasan lewat virtual yang didapatkan beberapa opsi.
Salah satu opsi adalah aset yang terletak di jalan Rajawali Palu itu dibagi dua.
Opsi ini kalau saja Pemda buat mengajukan permohonan makan Pemda Tolitoli akan membahasnya bersama pihak DPRD sebagaimana aturan.
Namun jelas sekda, sampai sekarang juga Pemda Buol tidak mengajukan sebagaimana aturan hukumnya.
