 |
| Ketua Lakpesdam NU Tolitoli, Fahrul Baramuli (dok/tnc) |
Tolitoli, Tabenews.com–
Penyataan kadis pangan propinsi mendapat respon dari ketua Lakpesdam NU Tolitoli.
Fahrul Baramuli selalu ketua Lakpesdam NU Tolitoli satu dikonfirmasi sore tadi (19/1) menyatkaan bahwa pernyataan kadis pangan provinsi terkait sapi bantuan yang positif PMK dan mengancam 17.000 populasi sapi di tolitoli dan mengancam katahanan pangan lokal sangat tidak beralasan dan hanya asal ngomong.
Bagaimana mungkin sapi itu tidak ada masalah, sedangkan kenyataan nya bantuan sapi dari mereka jelas jelas positif PMK, kemudian sapi itu tidak memiliki eartag dan ternyata tidak memiliki SKKH yg dikeluarkan Oleh dinas perkebunan dan peternakan propinsi.
Melalui hasil koordinasi kami–Lakpesdam NU–dengan pihak dinas perkebunan dan peternakan provinsi Sulteng melalui Drh. Erwin bahwa sapi itu mereka duga dari Bone Sulsel, yang dimana Sulsel itu masuk dalam wilayah zona merah PMK, dimana wilayah yang masuk dalam zona merah tidak boleh ada perlintasan hewan ternak sapi.
Bahkan dalam koordinasi kami via telp, tim dokter hewan yang melakukan pemeriksaan terhadap bantuan sapi yang diperuntukkan untuk kabupaten Tolitoli dan Donggala tersebut, dokter Erwin menyampaikan bahwa SKKH tidak di kantongi oleh pihak penyedia jasa, karena belum ada hasil pemeriksaan akhir, tiba tiba sapi tersebut sudah tidak berada ditempat dan ternyata sudah diangkut ke Tolitoli, ungkap dokter hewan kepada Lakpesdam NU. Fahrul juga menjelaskan bahwa bahwa hasil koordinasi dgn pihak dokter hewan bahwa diawal mereka melakukan pemeriksaan, sudah ada kecurigaan bahwa sapi tersebut menunjukan tanda tanda PMK.
Nah, dengan hasil koordinasi kami, maka ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan kadis pangan provinsi yang menyatakan dalam salah media bahwa sapi tersebut sudah sesuai dan tidak ada masalah.
Kami juga menilai kadis pangan ini tidak mengetahui kondisi dan mekanisme terhadap aturan aturan penangan bantuan sapi di kondisi Indonesia yang lagi rawan PMK. Aneh nya lagi kadis pangan malah ngancam kalau Tolitoli ribut dengan masalah bantuan sapi maka mereka tidak akan lagi memberikan bantuan sapi ke Tolitoli.
Padahal dalam kondisi suatu wilayah terifeksi PMK maka menjadi kewajiban negara dalam penanganan dan mendapat perhatian khusus, karena ini mengancam ketahanan pangan kita.
Kadis jelas tidak paham dan sebaiknya gubernur Sulteng harus evaluasi kinerja bawahannya, kalaupun perlu, kadis pangan harus di copot. Karena sudah menggangu proses penanganan PMK yang sudah diantisipasi ketat oleh pemda Tolitoli, cecar Fahrul.
Kalau kadis nya tidak paham, maka, apa yang menjadi target capaian pimpinannya pasti akan tidak terwujud, ungkap Tahrul.
Hal lain, bahwa sapi tersebut tidak mekanisme karantina sebagai diatur dalam perlintasan ternak.
Kalau semua itu dianggap Kadis sudah sesuai prosedur, maka kami mempertanyakan pemahaman kadis soal prosedur dimaksudkan, tutup Fahrul. red/
