Buol, Tabenews.com – Lancarnya pasokan gas dari Pertamina ke agen tidak berbanding lurus dengan keberadaan gas di masyarakat saat ini.
Fakta di lapangan banyak masyarakat, terutama masyarakat miskin yang sulit mendapatkan gas elpiji bersubsidi tersebut.
Kelangkaan Gas di kabupaten buol dirasakan sebagaian dasar masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah kota maupun di perkampungan.
Gas dirasakan langka oleh warga buol mulai awal puasa sampai memasuki hari ke 6 puasa. Kalaupun ada harga gas dijual belikan jauh dari harga normal. Gas yang diperoleh mencapai Rp. 70 ribu bahkan lebih.
Salah satu warga kecamatan biau mengaku harus memperoleh gas berhari-hari, harus antrian dan itupun diperoleh dengan harga yang cukup tinggi.
“Kelangkaan Gas ini muncul ditingkat Pangkalan dan pengecer. Dan di pangkalan selalu kehabisan gas,” ujarnya, minggu (17/3).
Dengan kelangkaan gas melon tersebut, warga meminta kepada pemerintah mulai dari kecamatan sampai kabupaten untuk melakukan sidak lapangan.
“Sebagai masyarakat kita minta agar pemerintah melakukan pemeriksaan mulai dari tingkat agen hingga ke pangkalan,” ujarnya.
Tidak hanya itu kata warga, kelangkaan Gas disebabkan ada pemainan agen dan pangkalan di mana semakin menjamurnya para pengecer di tingkat bawah.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Manager PT. Kaili Jaya bahwa masih tetap banyak per bulan +/- 48.000 tabung, dan kemungkinan besar biasanya ada tambahan fakultatif apalagi di hari besar juga ada tambahan Idul Adha, Idul Fitri dan Natal Tahun Baru.
”Dengan ada pembelian dengan Nik KTP tambah menjamurnya pengecer/penjual liar. Harga jual agen penyaluran ke pangkalan yaitu Rp. 24. 800 dan sudah ada Pergub” Terang dirut PT. Kaili Jaya.
Disisi lain Biasa Pangkalan sangat keberatan dengan harga Het tersebut makanya mereka menjual dengan harga 30 – 35 rb, karena biasa terdapat tabung bocor, biaya transaksi cashles dan itu juga salah satu factor, ada juga Pangkalan nakal yang kerja sama dengan pengecer untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ucapnya
Kami juga dalam setiap rapat dengan Pemda selalu kami sampaikan dengan maraknya pengecer yang begitu bebas jual seenak perut, ini akibat tidak adanya kepedulian aparat khusus Satgas Migas yang sudah dibentuk Pemda tapi tidak pernah bergerak. Alasan untuk pelaksanaan sweeping pengecer tidak ada biaya operasional. Karena Satgas saat pengajuan anggaran kena pangkas. Dilema. Kadang orang yg tidak paham menyudutkan Agen/PKL. Kata dirut saat media Tabenews.com konfirmasi melalui pesan WhatsApp minggu (17/3/2024).
Diterangkannya untuk sanksi pengecer berat denda 2 Milyard atau kurungan selama 2 – 3 tahun. Masyarakat juga karena alasan butuh biar mahal dia beli juga, makin manja pembeli. tambahnya
Tidak juga dipungkiri pengguna juga bukan yang status miskin biar gaji diatas 1,5 JT masih berburu tabung gas subsidi, tidak tepat sasaran memang. Sekedar info dari Manager Buol jaya/Kaili jaya. Pesan WhatsAppnya.
Lanjutnya dalam pesan WhatsApp mengatakan Pernah sosialisasi masalah penjualan diatas Het alasan PKL Torang agen suruh bapikir kalau per tabung margin 2800. Dapat jatah 40 tbg. Dapat bocor 2 tbg belum biaya transaksi pake mBa king atau SMS Banking dll.belum tabung hilang, dan Mereka pangkalan seperti buat komitmen bersama di group biar bisa nyambung hidup tambah harga jual seperti diatas.
“Saya pernah usulkan agar Pemda mengusulkan kenaikan Het porsi margin Pangkalan, Seperti di daerah Kalimantan biar PKL jual sportif melanggar sandi skorsing atau PHU” Katanya
“saya meminta kepada Pemerintah Daerah, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta pihak Kepolisian untuk segera mengusut kelangkaan gas elpiji. Apabila perlu segera melakukan operasi pasar, sehingga dapat diketahui mengapa kelangkaan gas elpiji terjadi di Kabupaten Buol,” ujarnya.
Pemerintah Daerah wajib menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga gas elpiji bersubsidi. Pertamina yang telah ditugaskan Pemerintah sebagai pemasok elpiji bersubsidi harus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi, apabila ada Agen atau Pangakan resmi yang nakal, karena menjual elpiji 3 kg bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah atau melakukan penjualan ke pengecer dalam jumlah besar.
Kuncinya dari kita saja harus sadar diri yang mampu pake yg non subsidi saja, itu tidak repot harus input KTP dan lain-lain. Tutupnya di akhir pesan WhatsApp Dirut PT. Kaili Jaya dan PT. Buol Jaya.
Disisi lain media mencoba menghubungi PJ Bupati Buol dalam hal konfirmasi soal kelangkaan dan kenaikan harga gas elpiji tapi tidak ada respon di duga Pj Bupati Buol Tutup mata hal ini, sedangkan WhatsApp sudah terbaca dan sampai berita ini di naikan.
Redaksi
