Buol, TabeNews.com — Pemerintah Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terpaksa tidak melaksanakan sejumlah program prioritas desa pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan tersebut diambil akibat keterbatasan anggaran desa yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, yang berdampak langsung pada pemangkasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Kepala Desa Tamit, Ramli K. Sulu, saat dikonfirmasi media pada Minggu (18/1/2026), mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut membuat ruang fiskal desa menjadi sangat terbatas. Bahkan, di beberapa desa di Kabupaten Buol, sisa Dana Desa setelah pemangkasan hanya berkisar Rp50 juta.
“Dengan sisa anggaran yang sangat minim, kepala desa harus berpikir keras. Uang yang masuk tidak lagi mencukupi untuk membiayai kegiatan prioritas desa,” ujar Ramli.
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas yang terpaksa tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini meliputi sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Tamit.
Sebagai langkah alternatif, Pemerintah Desa Tamit berupaya mencari solusi dengan menyusun proposal dan mengajukannya ke dinas teknis terkait, untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian di tingkat pusat. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya petani dan nelayan, tetap dapat terpenuhi.
“Kebutuhan petani dan nelayan sangat mendesak, seperti pengadaan alat tangkap ikan, mesin kapal, serta bibit kelapa sawit. Karena itu, kami terpaksa mencari jalan lain agar mereka tetap bisa mendapatkan bantuan,” jelas Ramli.
Meski demikian, Ramli menegaskan bahwa program penanganan stunting serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi penerima manfaat tetap menjadi prioritas Pemerintah Desa Tamit pada tahun 2026 dan tetap dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap, proposal yang diajukan ke pemerintah pusat dapat segera diproses dan memperoleh respon positif, sehingga program-program prioritas yang tertunda dapat direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Solusi yang bisa kami tempuh saat ini adalah mengajukan proposal dari desa. Mudah-mudahan tahun ini ada bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan petani dan nelayan,” pungkasnya.
Redaksi
