Buol, Tabenews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui kegiatan yang digelar di halaman Kantor BPS Kabupaten Buol, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH., Asisten I Kasim Rauf, Asisten II Agus Pusadan, Asisten III Wahyu Setiabudi, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Dukcapil, Sekretaris Bapenda, Pabung 1305/05 Buol-Tolitoli, perwakilan Kejaksaan Negeri Buol, Pengadilan Negeri Buol, Polres Buol, Kepala BPS Kabupaten Buol Edwin Jurnalis, S.Sos., Kepala Dinas Perindagkop, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buol-Tolitoli, perwakilan perbankan, Camat Biau, para lurah, serta para mitra Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Kabupaten Buol, Edwin Jurnalis, S.Sos, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan ekonomi berskala nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah menyediakan data dasar dan gambaran menyeluruh mengenai kondisi serta struktur perekonomian Indonesia sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan berbasis data,” ujar Edwin.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh informasi yang akurat mengenai karakteristik usaha, potensi ekonomi, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.
Edwin menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus akan berlangsung pada periode Mei hingga Agustus 2026 melalui berbagai tahapan pendataan, baik secara daring maupun kunjungan lapangan oleh petugas.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buol, BPS telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, persiapan sarana dan prasarana pendataan, rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan, serta penguatan strategi komunikasi publik.
Edwin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buol, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, media massa, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut.
Dalam kesempatan itu, Edwin juga memberikan pesan tegas kepada para petugas lapangan yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sensus.
“Kita memiliki target yang harus diselesaikan tepat waktu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya agar seluruh target dapat tercapai. Saat ini dari target tertentu baru sekitar 2.537 unit usaha atau 4,38 persen yang telah tercatat,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar petugas tidak melakukan pendataan secara asal-asalan.
“Jangan menebak data. Data ini sangat penting. Datangi langsung pelaku usaha, lakukan wawancara di lokasi. Jangan sampai ada yang malas turun lapangan lalu mengisi data sendiri dari rumah. Data yang diperoleh harus benar-benar sesuai kondisi di lapangan karena seluruh proses dan hasil input akan diawasi melalui sistem,” tegas Edwin.
Sementara itu, Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH menegaskan pentingnya integritas dan akurasi dalam proses pendataan.
“Datangi langsung orangnya. Jangan hanya dibayangkan dari rumah atau mengisi data tanpa turun ke lapangan. Kalau seperti itu, data bisa hancur dan hasilnya tidak akan sesuai kenyataan,” tegas Wabup.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Buol, ia menyampaikan apresiasi kepada BPS yang terus berupaya menyediakan data berkualitas sebagai pondasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Menurutnya, data saat ini bukan lagi sekadar kumpulan angka, melainkan kebutuhan utama dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan.
“Data yang akurat menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan, mengalokasikan sumber daya, serta mengevaluasi capaian pembangunan secara objektif dan terukur. Kualitas data akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan,” ujarnya.
Wabup menjelaskan bahwa melalui Sensus Ekonomi 2026 pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, potensi usaha, penyerapan tenaga kerja, hingga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
“Saya ingin menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun kepentingan lain di luar statistik,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Wabup turut menyinggung pentingnya validitas data berdasarkan pengalaman pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Menurutnya, masih ditemukan sejumlah warga yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan tetapi tetap tercatat sebagai penerima, sementara warga yang berhak justru belum masuk dalam basis data.
“Ini menunjukkan betapa pentingnya data yang akurat. Kesalahan data akan berdampak langsung pada ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk bantuan sosial. Banyak yang tidak layak justru menerima bantuan, sementara yang layak malah tidak terdata,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap sinergi antara BPS, pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dukcapil, Dinas Koperasi, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar kualitas data di Kabupaten Buol semakin baik dari tahun ke tahun.
“Siapa pun pemimpinnya, pemerintah daerah akan selalu membutuhkan data yang akurat. Jika datanya tidak akurat, maka pembangunan tidak akan tepat sasaran dan hasilnya tidak akan berkualitas,” tandasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Buol, serta penandatanganan komitmen bersama dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh seluruh unsur yang hadir.
Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Buol bersama BPS dan seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berbasis data yang berkualitas.
Redaksi
