TABEnews — Oknum MR yang di tuntut 6 tahun 8 bula oleh jaksa penuntut tak sesuai fakta persidangan,ada 3 pasal yang di siapkan penyidik sebelum di limpahkan ke kejaksaan yaitu pasal 127 UU 35 ttg Narkotika tahun 1999 dan pasal 112 di tambah lagi pasal 131 KUHP jika pasal 112 dalam fakta persidangan maka tidak di temukan jika oknum MR lakukan penjualan ,tetapi hasil tes urine positif sehingga sangat meyakinkan jika oknum MR melanggar pasal 127 UU 35 artinya pemakai shabu shabu ” iya Saya ketika tes urine positif ” Kata MR saat di temui kemarin jumat pukul 13.00 (19/7/2024)
Namun yang di sesali nya kenapa JPU hilangkan pasal 131 dalam tuntutannya,saat pemusnahan barang bukti di mapolres pada tanggal 17 mei 2024 lalu kasi pidum Ridwan Ammy Putra SH saat di ketemu dengan wartawan tabe news bicara jika pimpina oknum MR tidak bisa tolong untuk lakukan asesment anggotanya,mendengar hal tersebut media tabe news menemui kasat Narkoba polres Tolitoli IPTU Herman yosefh saat di konfirmasi IPTU Herman yosef katakan Asessmen itu ada dua ,yaitu Asesment hukum dan asesment medis untuk Asesmen hukum satu minggu setelah penangkapan terhadap oknum MR batas waktu pengajuan dan pengajuan bukan hanya polres yang berwenag tetapi ada 3 instistusi yang berhak sementara untuk kabupaten Tolitoli kewenangan dari tiga instansi belum terbentuk
Yang ke dua adalah asesment medis itu tidak ada batas waktunya tergantung dari kemauan yang akan di asesment untuk proses pengajuan rehabilitasi,maka tidak boleh di tentukan oleh pihak penyidik jumlah uang kepada orang yang akan minta untuk rehabilitasi”Terang Herman Yosefh kala itu
Terkait permintaan biaya administrasi 100 juta oleh kasi pidum yang di bantah termasuk JPU Resti SH media ini tanyakan kepada oknum MR sebenarnya awalnya biaya administrasi 200 juta di minta ke saya dan istri saya pagi dan sore di panggil ,namun karena letting saya ada di BNN saya bertanya kala itu yang sudah sering urus asesment bagi orang yang akan di rehab sampaikan pada saya jika bukan jaksa yang urus biaya asesment dan uang 200 juta permintaan awal kasi pidum waktu itu saya tidak mampu karena saya masih di kurung dalam sel._
Saya tidak punya uang apalagi sudah 5 bulan saya di kurung dalam sel “Kata MR
Penomena hilangkan pasal yang di ajukan di ruang sidang pengadilan kepada terdakwa hasil penyidikan di kepolisian sudah lumrah,tetapi untuk kasus Oknum MR pasal 131 KUHP merupakan pasal yang menjadi pelarian jpu karena jika pasal 127 UU 35 99 lemah apalagi pasal 112 UU 35 99 tidak mampu di buktikan di persidangan maka pasal 131 yang di hilangkan oleh jpu itu yang sangat tepat karena memang oknum MR sebagai anggota polri pakai narkoba di asrama polri,tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa “Mangge” cs oknun MR yang di tangkap selaku pemilik Narkoba shabu di tuntut lebih rendah dari oknum MR tanya salah satu keluarga oknum MR
Armen djaru
