Buol, TabeNews.com – Pelayanan kesehatan di ruang Poliklinik RSUD Mokoyurli, Kabupaten Buol, sempat terhenti pada Senin (4/5/2026). Sejumlah dokter spesialis menghentikan aktivitas pelayanan, memicu kepanikan pasien dan sorotan tajam publik.
Aksi tersebut diduga berkaitan dengan persoalan insentif daerah yang belum menemui kesepakatan. Selasa (5/5/26)
Sebelum menggelar rapat tertutup, Wakil Bupati Buol Dr. Mohon Nasir DJ. Daimaroto SH., MH bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Inspektorat, dan Kepala Dinas Kesehatan turun langsung meninjau sejumlah ruang poli.
Di lapangan, rombongan mendapati kondisi yang memprihatinkan—pasien rawat jalan terlihat membludak dan menunggu dalam antrean panjang, namun dokter yang seharusnya melayani tak kunjung hadir.
Pemandangan tersebut mempertegas bahwa pelayanan benar-benar terganggu dan masyarakat menjadi korban langsung dari polemik internal.
Merespons situasi darurat itu, Wakil Bupati Buol langsung memimpin rapat koordinasi tertutup di ruang rapat RSUD Mokoyurli bersama manajemen rumah sakit dan para dokter spesialis.
Pertemuan berlangsung dalam suasana tegang, dengan fokus utama mengembalikan pelayanan agar segera normal.
Tidak hanya itu, langkah cepat juga diambil di lapangan. Wakil Bupati memerintahkan dr. Arianto Panambang selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dan dr. Syafri Puili untuk segera turun menggantikan sementara dokter yang tidak melayani, guna mengurai antrean panjang pasien rawat jalan yang sudah menumpuk sejak pagi.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah agar pelayanan dasar tidak terhenti, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan haknya atas layanan kesehatan.
Sumber internal menyebutkan, penghentian pelayanan ini merupakan bentuk protes sebagian dokter spesialis terhadap besaran insentif daerah yang dinilai belum sesuai harapan.
Di sisi lain, tunjangan khusus dari pemerintah pusat dilaporkan telah dibayarkan sejak awal tahun.
Pemerintah daerah sendiri mengklaim telah memberikan tambahan insentif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Namun perbedaan persepsi tersebut memicu ketegangan yang berujung pada terganggunya pelayanan.
Akibat kejadian ini, sejumlah pasien mengaku kecewa dan merasa diabaikan.
“Kami sudah lama menunggu, tapi dokter tidak ada. Kami ini butuh pengobatan, bukan alasan,” ujar salah satu keluarga pasien dengan nada kesal.
Peristiwa ini menuai kritik keras. Banyak pihak menilai penghentian pelayanan medis dalam kondisi apapun tidak bisa dibenarkan karena menyangkut keselamatan nyawa manusia.
Pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa etika profesi dokter harus tetap menjadi landasan utama.
“Masalah insentif bisa dibicarakan, tapi pelayanan tidak boleh berhenti. Ini menyangkut kemanusiaan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pelayanan di RSUD Mokoyurli dilaporkan mulai kembali berjalan secara bertahap pasca intervensi langsung pemerintah daerah.
Namun publik mendesak agar persoalan ini segera diselesaikan secara tuntas agar tidak kembali terulang.
Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi semua pihak—bahwa rumah sakit tidak boleh menjadi arena tarik-menarik kepentingan, sementara masyarakat dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian.
Redaksi
