Buol, TabeNews.com – Pelayanan kesehatan di RSUD Mokolyuri Buol berada di titik kritis dan memantik kemarahan publik. Sejumlah dokter dilaporkan tidak memberikan pelayanan kepada pasien di bagian Poli Rawat Jalan, diduga dipicu persoalan insentif.
Dampaknya bukan sekadar keluhan—pelayanan disebut-sebut lumpuh, sementara masyarakat kecil menjadi korban utama.
Di tengah kondisi yang seharusnya mengedepankan keselamatan pasien, justru muncul situasi yang dinilai mencederai nilai kemanusiaan. Sejumlah keluarga pasien mengaku kecewa berat karena tidak mendapatkan pelayanan medis, bahkan dalam kondisi yang mendesak.
“Kami datang untuk berobat, tapi tidak ada dokter yang melayani. Ini sangat memprihatinkan, apalagi ini menyangkut nyawa manusia,” ungkap salah satu keluarga pasien dengan nada geram, kepada media Senin (4/5/26).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, insentif serta Tunjangan Khusus dari Kementerian Kesehatan bagi dokter spesialis tahun 2026 telah dibayarkan sejak Januari.
Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk dukungan di tengah efisiensi anggaran, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik.
Meski insentif daerah mengalami penyesuaian akibat keterbatasan keuangan BLUD, pemerintah daerah tetap memberikan tambahan sebesar Rp10 juta per bulan.
Namun sebagian dokter ahli belum mau menerima soal ketambahan 10 juta dari daerah, kalau dokter menerima maka hari ini akan di bayarkan ketambahan 10 juta tersebut.
Jika ditotal dengan Tunjangan Khusus dari pusat sebesar Rp30 juta, maka setiap dokter spesialis menerima sekitar Rp40 juta per bulan—angka yang justru meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp30 juta.
Ironisnya, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pelayanan. Justru muncul dugaan aksi mogok di sejumlah layanan rawat jalan, yang berujung pada terganggunya akses kesehatan masyarakat.
Sumber internal menyebutkan, pelayanan di poli rawat jalan nyaris tidak berjalan normal. Kondisi ini sangat memukul masyarakat, mengingat RSUD Mokolyuri merupakan salah satu fasilitas kesehatan rujukan utama di Kabupaten Buol.
“Pelayanan hampir tidak berjalan. Masyarakat tidak punya pilihan lain. Ini sangat memprihatinkan,” ujar sumber tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: jika insentif meningkat, mengapa pelayanan justru berhenti?
Perbandingan dengan daerah lain semakin memperkuat sorotan.
Di Kabupaten Tolitoli, misalnya, dokter dikabarkan hanya menerima tunjangan dari pemerintah pusat tanpa tambahan insentif daerah, namun pelayanan tetap berjalan.
Hal ini semakin menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Buol tidak semata soal angka, tetapi menyangkut komitmen dan tanggung jawab profesi.
Pengamat kebijakan publik menilai keras kondisi ini. Menurut mereka, apapun alasannya, pelayanan kesehatan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar.
“Ini bukan sekadar pekerjaan. Profesi dokter terikat sumpah dan etika. Ketika pelayanan dihentikan, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia,” tegas seorang pemerhati kesehatan.
Gelombang kritik pun tak terbendung. Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit untuk segera bertindak tegas.
Evaluasi menyeluruh, penegakan disiplin, hingga pemberian sanksi terhadap oknum yang terbukti melalaikan tugas dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.
Selain itu, organisasi profesi kedokteran juga didorong turun tangan untuk memastikan etika dan profesionalisme tetap dijunjung tinggi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya pelayanan yang runtuh, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan hancur.
Di tengah kebutuhan mendesak akan pelayanan medis yang cepat dan tepat, masyarakat Buol hanya menginginkan satu hal sederhana: rumah sakit kembali menjalankan fungsinya sebagai tempat menyelamatkan nyawa—bukan menjadi simbol kegagalan pelayanan akibat konflik internal.
Redaksi
