Buol, TabeNews.com – Polemik pelayanan kesehatan di RSUD Mokolyuri Buol mulai menemukan titik terang. Anggota DPRD Kabupaten Buol dari Komisi I, I wayan gara, S Sos. M.K.M dan juga selaku Ketua Forum Komunikasi Profesi Kesehatan (FKPK) Kabupaten Buol, menggelar diskusi dengan dr. Hartono, Sp.OG pada Selasa (5/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas secara khusus polemik insentif dokter spesialis yang berdampak pada terganggunya pelayanan di poli rawat jalan rumah sakit.
Dalam hasil diskusi, terungkap bahwa para dokter spesialis sejatinya masih menjalankan tugas pelayanan, khususnya di ruang rawat inap, termasuk tindakan operasi.
Namun, pelayanan di poli rawat jalan untuk sementara tidak dilaksanakan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan pembayaran insentif daerah sesuai nilai kontrak yang telah disepakati.
“Dokter ahli tetap menjalankan pelayanan rawat inap dan operasi. Yang tidak dilayani sementara adalah poli rawat jalan,” demikian salah satu poin kesimpulan diskusi.
Permasalahan ini disebut telah berlangsung sejak awal tahun 2026. Para dokter spesialis dikabarkan belum menerima insentif daerah sejak Januari 2026.
Sementara itu, komunikasi antara pihak tenaga medis dengan pemerintah daerah, termasuk Bupati Buol, yang telah dilakukan sejak Maret hingga saat ini belum membuahkan kepastian.
Di sisi lain, insentif yang diterima para dokter saat ini hanya berasal dari Kementerian Kesehatan, yakni program insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Nilainya sekitar Rp30 juta per bulan sebelum dipotong pajak, dan baru diterima mulai Maret 2026.
Namun, persoalan lain turut mencuat. Dari total 10 dokter spesialis yang bertugas di RSUD Mokolyuri Buol, hanya 8 orang yang menerima insentif dari Kementerian Kesehatan. Padahal, seluruh dokter tersebut dinilai telah memenuhi kriteria penugasan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Selain itu, tidak adanya komunikasi intensif dari pihak manajemen rumah sakit maupun pemerintah daerah terkait penghentian pelayanan di poli rawat jalan turut memperkeruh situasi.
Bahkan, fasilitas pendukung seperti biaya bimbingan teknis (bimtek) atau seminar bagi dokter spesialis yang sebelumnya rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun, kini tidak lagi tersedia.
Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, Wayan Gara menyampaikan harapannya agar pelayanan di poli rawat jalan dapat segera kembali normal. Ia juga mendorong agar para dokter spesialis tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya menyarankan agar dokter spesialis dapat kembali memberikan pelayanan di poli mulai besok, demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IDI Kabupaten Buol dr. Hartono, Sp.OG menyatakan akan segera berkomunikasi dengan para dokter spesialis yang bertugas di RSUD Mokolyuri untuk mencari solusi terbaik.
Sementara itu, DPRD juga berencana menjembatani komunikasi lanjutan dengan pemerintah daerah. Wayan Gara mengaku akan segera meminta waktu kepada Bupati Buol guna membahas tindak lanjut penyelesaian persoalan ini.
Dalam diskusi tersebut juga terungkap adanya tawaran dari pihak dokter spesialis kepada pemerintah daerah. Mereka mengusulkan agar insentif dapat dibayarkan sebesar Rp17 juta per bulan, setara dengan insentif yang diterima dokter residen yang saat ini juga bertugas di Kabupaten Buol.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kompromi untuk mencari jalan tengah agar pelayanan kesehatan, khususnya di poli rawat jalan, dapat kembali berjalan normal tanpa mengabaikan hak tenaga medis.
Publik kini menaruh harapan besar agar polemik ini segera diselesaikan secara transparan dan adil. Pasalnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun kebijakan internal.
Redaksi
