Buol, TabeNews.com – Penolakan keras terhadap rencana invasi lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah hulu Sungai Buol kembali menguat. Sejumlah warga, aktivis lingkungan, dan elemen masyarakat menyuarakan sikap tegas menolak aktivitas perkebunan kelapa sawit yang diduga dilakukan oleh PT. HIP di kawasan bantaran dan hulu Sungai Buol.
Masyarakat menilai, pembukaan dan penguasaan lahan sawit di wilayah bantaran sungai merupakan ancaman serius terhadap keselamatan rakyat Buol. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan justru terancam berubah menjadi jalur bencana akibat perusakan ekosistem secara sistematis.
“Jika bantaran Sungai Buol dirusak dan diinvasi perkebunan sawit, maka banjir adalah vonis yang sengaja dijatuhkan kepada rakyat,” tegas salah satu pernyataan sikap warga yang disampaikan kepada media.
Menurut warga, bantaran sungai memiliki fungsi vital sebagai benteng alami yang menahan laju air dan sedimen saat musim hujan. Ketika kawasan tersebut dibabat untuk kepentingan perkebunan, sungai kehilangan daya tampung alaminya. Akibatnya, hujan yang seharusnya diserap tanah akan langsung berubah menjadi aliran deras yang memicu banjir, longsor, dan luapan lumpur dari hulu hingga ke hilir.
“Bantaran sungai adalah benteng hidup. Saat ia dibabat, air kehilangan tempat menahan diri. Hujan langsung menjadi ancaman, sungai meluap, lumpur bergerak, dan bencana mengalir dari hulu hingga muara,” ungkap warga.
Salah satu aktivis lingkungan, Rudi Loy, menegaskan bahwa aktivitas perkebunan sawit di wilayah hulu dan bantaran Sungai Buol merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
“Perkebunan sawit di hulu sungai adalah kesalahan fatal. Ini bukan soal pro atau kontra investasi, tapi soal menyelamatkan ruang hidup rakyat. Jika hulu Sungai Buol dirusak, maka banjir, longsor, dan krisis air bersih hanyalah soal waktu,” tegas Rudi Loy. Minggu (8/2/26).
Ia menambahkan, kawasan bantaran sungai secara hukum dan ekologis harus dilindungi karena berfungsi sebagai daerah resapan dan penyangga alami. Rudi mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap potensi bencana yang akan ditanggung masyarakat akibat aktivitas tersebut.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal. Sungai Buol adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika sungai rusak, yang hancur bukan hanya alam, tetapi juga ekonomi dan masa depan rakyat Buol,” tambahnya.
Dampak paling awal dipastikan akan dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Buol. Rumah-rumah terendam, kebun dan sumber penghidupan rusak, serta pencemaran air bersih menjadi risiko nyata. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berlanjut hingga wilayah hilir dan Kota Buol.
“Ketika semua itu mengalir ke hilir, Kota Buol akan menerima terjangan terakhir. Banjir masuk ke permukiman, aktivitas ekonomi lumpuh, dan keselamatan rakyat dipertaruhkan,” lanjut pernyataan warga.
Masyarakat menegaskan bahwa ancaman ini bukanlah musibah alam semata, melainkan bencana yang diciptakan oleh kebijakan dan kepentingan segelintir pihak. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari investasi sawit dinilai tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan penderitaan ribuan warga.
“Ini bukan musibah alam. Ini bencana yang direncanakan. Keuntungan segelintir pihak dibayar dengan rasa takut dan penderitaan ribuan warga,” tegas mereka.
Atas dasar itu, warga dengan tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk perusakan lingkungan yang dibungkus atas nama investasi. Mereka mendesak pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk segera menghentikan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hulu dan bantaran Sungai Buol serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan PT. HIP.
“Sungai Buol bukan lahan sawit. Sungai Buol adalah kehidupan. Merusaknya berarti menyatakan perang terhadap rakyat Buol,” tutup pernyataan sikap warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. HIP maupun instansi terkait mengenai tudingan dan penolakan tersebut. Masyarakat menyatakan akan terus mengawal isu ini demi menjaga keselamatan lingkungan dan masa depan rakyat Buol.
Redaksi
