Buol, TabeNews.com – Diskusi publik yang digelar melalui Kanal Aspirasi Warga Buol pada Senin (11/5/2026) menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, khususnya terkait penataan birokrasi dan efektivitas pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, peserta diskusi menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang dinilai telah berlangsung cukup lama di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi tersebut dianggap perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Forum merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memastikan seluruh kebijakan penunjukan Plt tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting demi menjaga stabilitas birokrasi serta menghindari potensi persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Selain itu, peserta diskusi juga mendorong percepatan pengisian jabatan definitif sesuai mekanisme dan kebutuhan organisasi.
Pengisian jabatan secara definitif dinilai akan memberikan kepastian dalam roda pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Diskusi tersebut juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama tim terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai aspek regulasi dan teknis terkait penunjukan maupun pengisian jabatan.
Keterbukaan informasi dianggap penting agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, forum menegaskan bahwa pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang mampu menghargai masukan dan kritik melalui ruang dialog yang santun dan konstruktif.
“Daerah tidak dibangun oleh suara yang selalu sepakat, melainkan oleh keberanian untuk berdiskusi dengan pikiran yang jernih dan hati yang tetap menghormati satu sama lain,” demikian salah satu poin penegasan dalam hasil diskusi tersebut.
Forum Kanal Aspirasi Warga Buol juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga suasana demokrasi yang sehat dan penuh penghormatan terhadap perbedaan pandangan.
“Tabe… Perbedaan pendapat jangan menjadi jarak, karena tujuan kita tetap sama: menjaga Buol agar berjalan lebih baik, lebih tertata, dan lebih bermartabat,” tutup rekomendasi tersebut.
Redaksi
