Buol, Tabenews.com – Langka dan Mahalnya harga gas LPG Subsidi 3 Kg saat ini sangat menjadi keluhan seluruh Masyarakat Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.
Apakah hal ini menjadi perhatian serius untuk Pemerintah Daerah dan khususnya Komisi ll DPRD Kabupaten Buol, sehingga harga gas melambung tinggi bahkan melebihi dari harga Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dengan adanya kenaikan harga gas tersebut, apakah Pemerintah dan DPRD diam saja..?
Adanya dugaan Pangkalan gas nakal dari agen PT Buol jaya dan PT. Kaili jaya diduga menjual gas LPG 3 kg diatas harga HET tidak sesuai aturan diduga telah (melanggar UUD Migas)?.
Informasi yang dihimpun awak media ini di lapangan, rata rata masyarakat Buol kerap kali kehabisan gas LPG 3 kg bersubsidi sedangkan pangkalan yang menyediakan stok gas 3 kg tersebut ada di beberapa pangkalan tapi habis.
Kuat dugaan hal yang tidak wajar ini terjadi dikarenakan pangkalan – pangkalan gas nakal lebih mementingkan penjual LPG 3 kg bersubsidi ke pengecer ketimbang menjual ke Masyarakat secara langsung, dengan alih-alih mendapat keuntungan yang lebih besar, dan menjual dengan harga tinggi.
Salah seorang warga yang tidak berkenan menyebutkan namanya, kepada awak media menyampaikan hal tersebut tentu saja menimbulkan keresahan di tengah-tengah Masyarakat. Pasalnya, selain harganya yang sudah melambung, juga kelangkaan gas bersubsidi tersebut sering jadi keluhan warga.
“Selain mahal, terkadang gasnya pun susah didapatkan,” ujar salah satu warga saat ditanya awak media Jum’at (15/3/2024).
Ditambahkannya, pangkalan yang ada di Kabupaten Buol untuk saat ini sudah mematok harga Rp. 40.000, tentu warung-warung penjual elpiji yang disuplai pangkalan tersebut tentu saja akan menaikkan harga, mengakibatkan harga LPG 3 Kg di ditoko-toko (warung) milik warga, harganya bisa mencapai Rp 50.000 hingga 60.000 imbuhnya kembali.
Disebutkannya, harga gas tersebut bahkan sudah lama terjadi. Mirisnya, terjadi pembiaran oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag dan juga tidak pernah nya DPRD buol Komisi II turun kelapangan untuk melakukan pengawasan dan kroscek tentang mahal serta langka nya gas LPG Subsidi 3 Kg.tutupnya
Aturan mengenai sasaran subsidi elpiji ini juga tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009, berdasarkan itu pula pangkalan gas di buol diduga telah melanggar peraturan Migas. Di Permen ESDM tersebut mengatur bahwa LPG bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya penggunaan rumah tangga dan usaha mikro.
Penetapan harga Elpiji bersubsidi 3 Kg sampai tingkat pangkalan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda). Namun realisasinya, harga Elpiji bersubsidi sampai ke konsumen lebih tinggi karena membeli di tingkat pengecer.
Ketua Komunitas Pers Buol Independen (KOPI-Buol) Husni Sese berharap pemerintah dan pihak berwenang lebih tegas kepada pangkalan nakal seperti yg melanggar aturan kalau perlu dicabut saja izinnya oleh Pertamina dan dinas terkait karena tidak mementingkan hak masyarakat sekitar, malah mementingkan keuntungan pribadi semata.
” Pemda dan DPRD Kab Buol segera turun sebab banyak pngkalan nakal yang hanya mementingkan keuntungan tanpa melihat sisi aturan yang ada” kata Husni Sese saat wartawan media Tabenews.com wawancara di kediamannya.
sudah lama terjadi. Mirisnya, terjadi pembiaran oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag dan juga tidak pernah nya DPRD Buol Komisi II turun kelapangan untuk melakukan pengawasan dan kroscek tentang mahal serta langka nya gas LPG Subsidi 3 Kg.tutupnya
Redaksi
