Tolitoli, TABEnews.com–Pemerhati sekaligus pengawas perusahaan pengerjaan proyek APBN peningkatan jalan dan Jembatan Ruas Malala -Lingadan PT TMJ memohon kepada rekan rekan media untuk bijak dalam mengkritik, menurut pemerhati PT TMJ Bisa jadi ada hal yang jauh lebih layak di soroti karena terlalu banyak persoalan yang urgent di daerah ini yang terabaikan penting di kritik
Aneh campur menggelikan pihak APH di desak untuk usut sementara fakta lapangan proyek pengerjaan jalan dan jembatan sedang berlangsung meskipun harus di akui dan maklum ada keterlambatan yang di akibatkan cuaca di wilayah tidak stabil dengan intensitas curah hujan yang setiap hari dalam kurun sebulan terakhir
Kepala Desa yang kebetulan di Desa nya ada satu item proyek pembangunan jembatan ngaku bingung juga dengan Para pengkritik, meskipun di akui nya jika kritik itu baik, tetapi harus melalui proses tahapan pertimbangan sosial serta bijak, kebetulan wilayah Desa Galumpang ini pernah di terjang bencana banjir bandang Tahun 2021,kita syukuri karena dalam waktu yang tidak lama APBN kucurakan dana miliaran dan akhirnya Desa Galumpang tepatnya Lampung Kuala jembatan yang di bangun jembatan yang hubungkan dengan warga yang bepergian dari Kabupaten Buol ke Tolitoli begitu pun sebaliknya “Tutur kades Galumpang (Kamis (30/11/2023).
Di akhir pemerintahan presiden Jokowi di ketahui ada sekitar ada 400 kilometer jalan baru serta 8000 kilometer jembatan di seluruh Indonesia yang sudah selesai sebelum memasuki Pemilu 2024, karena itu terbit instruksi presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, bahkan seluruh Kapolda se-Indonesia di ingatkan oleh presiden untuk mengawal percepatan pembangunan jalan jembatan yang ada di daerah
Terpisah kasat Reskrim polres Toli-toli Iptu Ismail Boby menanggapi sejumlah pihak yang mendesak usut proyek yang di laksanakan oleh PT TMJ, jelas kan oleh nya bahwa benar’proyek tersebut ada ke terlambatan namun ada prosedur yang di lalui tahapan nya, karena polisi tidak berwenang untuk terlalu jauh campuri masalah teknis karena ada konsultan,PPK , nanti selesai seluruhnya rangkaian pekerjaan terbaru baru kita berwenang,dan sampai hanya pengembalian kerugian negara
Kalau sekarang kita usut, sama saja di suruh hambat pembangunan,dan kita bisa di anggap melawan ketentuan presiden “Kata Iptu Ismail Boby yang akrab di Sapa Bobby
Seorang warga yang tak mau di sebutkan identitas nya katakan kenapa harus proyek jembatan Kampung Kuala yang ribut kan hal ini lucu dan ada apa sebenarnya, karena menurut nya jauh’lebih hebat pelanggaran PT AKKAS saat Kapolres beberapa waktu BB lalu itu tidak ada masalah yang terdengar, intinya kita dukung pembangunan, jika ada warga kritik tetapi bahasa nya seperti orang ahli di bidang tekhnis, tentu ada sesuatu “ketus nya
Armen djaru
