TOLITOLI TABEnews,-– Aksi demo masyarakat penambang di Desa Oyom Tolitoli Sulawesi Tengah, mendapat perhatian serius baik Pemda mau DPRD.
Moh Saleh Kani yang memimpin tim bertemu masyarakat Oyom, Rabu (16/12) mengatakan, pertemuan di Balai Desa tersebut wujud dari kepedulian semua pihak.
“Kami bertiga, Saleh Kani, H Muslimin dan Moh Mubarac, unsur Pemda Tolitoli dan kecamatan serta desa bertemu warga suatu ikhtiar mencari solusi apa masyarakat inginkan,” papar Saleh Kani.
Advertising
Advertising
Sebelumnya, masyarakat desa ini melakukan aksi ke DPRD Tolitoli pada hari Senin dan Rabu dengan tuntutan agar Pemda Tolitoli Sulawesi Tengah memberikan mereka lahan pertambangan rakyat.
Atas tuntutan ini kata Saleh dan Mubarac, Pemda maupun DPRD berpikir agar masalah sosial ini dikedepankan meski areal tambang itu berada dalam kawasan hutan.
Kawasan hutan memang bisa di tambang, dengan berbagai ketentuan yang harus dilakukan, kata kepala UPT Gunung Dako, Carnoto.
Sementara ketua DPC APRI Tolitoli Suardi, yang ikut memantau kegiatan tersebut menilai ada kemajuan sedikit niat pemerintah dan DPRD setempat menyikapi soal tambang rakyat.
Menurutnya, tidak cukup dengan kata-kata politis soal tambang untuk rakyat, ini kewajiban negara terhadap rakyatnya apalagi masa pandemi ini, katanya.
Dengan tegas Apri meminta agar segera diwujudkan tambang rakyat agar komplik horisontal yang dikuatirkan pemerintah tidak akan terjadi.
Sebab, rebutan menambang dititik lahan yang nota bene kawasan hutan, rentan dengan komplik, imbuhnya.
Oleh, pemerintah daerah, provinsi maupun pusat segera menyahuti keinginan masyarakat penambang di daerah tersebut.
Menurut catatan APRI ada sejumlah titik yang bisa segera di jadikan WPR seperti Lingadan, Bilo, Janja, Ogowele, Oyom, Mulyasari dan maibua.
Bagi kami di APRI, pemerintah sebaiknya meninjau titik titik tambang yang sudah pernah di olah oleh masyarakat sebelum menetapkan WPR, pungkasnya.
red
