Palu, TabeNews.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buol menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan proses perizinan Tambang Rakyat dengan melakukan koordinasi intensif hingga ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola yang berkelanjutan.
Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo MM bersama jajaran terkait terus bergerak aktif dengan melakukan berbagai upaya konkret. Mulai dari fasilitasi administrasi di tingkat kabupaten, pendampingan teknis kepada masyarakat, hingga menjembatani komunikasi dengan instansi pemerintah di tingkat provinsi. Selasa (5/5/26).
Salah satu fokus utama yang dikejar adalah kelengkapan dokumen perizinan, termasuk izin lingkungan, agar dapat diproses secara tepat waktu dan sesuai prosedur.
Koordinasi lintas pemerintahan juga terus diperkuat melalui komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan serta memperoleh dukungan dalam proses evaluasi dan persetujuan izin.
Pemda Buol menilai, sinergi yang solid antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci penting dalam mempercepat legalitas Tambang Rakyat.
Selain itu, Pemda turut mendorong keterlibatan konsultan lingkungan guna memastikan seluruh tahapan pengurusan izin lingkungan berjalan sesuai regulasi.
Langkah ini dinilai krusial untuk meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan serta menjaga keberlanjutan kegiatan pertambangan di masa mendatang.
Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, proses perizinan Tambang Rakyat dapat segera rampung.
Dengan demikian, kegiatan pertambangan yang legal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Pemda Buol pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan yang dijalankan, demi mewujudkan pengelolaan Tambang Rakyat yang tertib, aman, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Buol dan sekitarnya, termasuk koordinasi yang terpusat di Palu.
Redaksi
