Palu, TabeNews.com – Pemerintah Kabupaten Buol terus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan kelembagaan koperasi secara objektif dan sesuai aturan. Pada Kamis, 30 April 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim bersama Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Z Abidin menghadiri kegiatan pemberian keterangan dan fasilitasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dualisme kepengurusan Koptan Plasma Amanah yang selama ini menimbulkan perbedaan klaim kepemimpinan dan berdampak pada tata kelola organisasi serta kemitraan usaha koperasi.
Dalam forum tersebut, seluruh pihak terkait diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, kronologi kejadian, serta menyerahkan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan.
Langkah ini dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh dan objektif terhadap persoalan yang terjadi.
Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga memberikan arahan, klarifikasi, dan fasilitasi kepada seluruh pihak agar penyelesaian permasalahan dapat berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekda Buol Moh. Yamin Rahim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol mendukung penuh langkah penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan para anggota koperasi.
“Pemerintah daerah berharap persoalan ini dapat segera selesai melalui mekanisme yang sah, sehingga aktivitas koperasi dapat kembali berjalan normal dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kumperindag Agus Z Abidin menyampaikan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga stabilitas organisasi harus segera dipulihkan.
Melalui kegiatan fasilitasi ini, diharapkan tercapai kesepahaman di antara para pihak dan menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang dapat menjadi dasar penetapan kepengurusan yang sah.
Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional koperasi, perlindungan hak anggota, serta menjaga kondusivitas di lingkungan Koptan Plasma Amanah.
Pemerintah Kabupaten Buol bersama instansi terkait menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas demi terciptanya kepastian hukum dan iklim usaha koperasi yang sehat.
Redaksi
