Buol, TabeNews.com – Konten kreator sekaligus warga Kabupaten Buol, Rudi Loi, menanggapi pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH., terkait rencana pemerintah daerah yang akan mengkaji unggahan kritik di media sosial mengenai kebijakan penyewaan kendaraan dinas di lingkungan Pemda Buol.
Dalam keterangannya kepada media, Rudi Loi menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran daerah, bukan serangan pribadi maupun fitnah sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, rencana pelaporan terhadap kritik publik justru menunjukkan adanya ketidaknyamanan kekuasaan terhadap suara masyarakat.
“Pelaporan terhadap kritik publik atas kebijakan pengadaan sewa mobil dinas justru memperlihatkan sesuatu yang lebih serius, yaitu ketidaknyamanan kekuasaan terhadap suara rakyat,” ujar Rudi Loi.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya melalui media sosial bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat.
“Saya ingin menegaskan bahwa kritik yang saya sampaikan bukan serangan pribadi, bukan fitnah, dan bukan kebencian, melainkan bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat,” katanya.
Rudi menyebut, dalam sistem demokrasi masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, mempertanyakan, dan mengkritik kebijakan pemerintah, terutama jika kebijakan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran dalam jumlah besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.
“Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi, mempertanyakan, dan mengkritik kebijakan pemerintah, terlebih jika kebijakan tersebut menyangkut penggunaan miliaran rupiah anggaran publik di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa jika kritik terhadap kebijakan publik dijawab dengan langkah hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jika kritik terhadap kebijakan publik kemudian dijawab dengan laporan hukum, maka yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat bukanlah semangat transparansi, melainkan upaya membungkam partisipasi warga,” tegasnya.
Rudi Loi menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena menurutnya pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sehat.
“Saya tidak akan mundur dari sikap kritis ini. Justru momentum ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus selalu diawasi, dan bahwa demokrasi tidak boleh hanya hidup saat pemilu, tetapi juga dalam keberanian warga menyuarakan kepentingan publik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melihat polemik tersebut secara objektif dan tidak hanya menilai dari satu sudut pandang.
“Karena itu saya mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara jernih. Apakah yang salah adalah kritiknya, atau justru kebijakan yang dikritik?” ujarnya.
Menurut Rudi, memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah bukanlah tindakan melanggar hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga.
“Bagi saya, memperjuangkan akal sehat dalam pengelolaan anggaran daerah bukanlah pelanggaran — itu adalah tanggung jawab moral sebagai warga daerah ini,” pungkasnya.
Polemik antara pemerintah daerah dan kritik publik terkait kebijakan penyewaan kendaraan dinas ini pun menjadi perhatian masyarakat, sekaligus memunculkan diskusi lebih luas mengenai batas antara kritik, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum dalam ruang demokrasi.
Redaksi
