buol

TKD Kabupaten Buol Alami Efisiensi, Pemerintah Fokus Jaga Kinerja dan Pembangunan Daerah

86
×

TKD Kabupaten Buol Alami Efisiensi, Pemerintah Fokus Jaga Kinerja dan Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Buol, Tabenews.com – Pemerintah Kabupaten Buol melakukan langkah efisiensi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian fiskal daerah untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan orientasi belanja tetap berpihak pada pelayanan publik dan pembangunan prioritas daerah. Jum’at (24/10/25).

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol, total alokasi TKD pada tahun 2025 sebesar Rp842.810.136.000 mengalami efisiensi menjadi Rp770.454.187.000. Efisiensi ini mencakup antara lain:

Advertising
banner 325x300
Advertising
  • DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp43.073.904.000,
  • DAK Fisik Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp29.634.557.000, dan
  • Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Kurang Salur sebesar Rp13.503.795.000.

Total efisiensi dana transfer pemerintah pusat mencapai Rp86.212.256.000.

Sementara itu, pada tahun 2026, postur APBD Kabupaten Buol untuk TKD diproyeksikan sebesar Rp760.586.926.000 atau menurun sekitar Rp82.223.210.000 dibandingkan penetapan APBD tahun 2025. Jika ditambah dengan penurunan dana transfer antar daerah sebesar Rp9.353.289.820, maka total penurunan mencapai Rp91.576.499.820, ditambah proyeksi penurunan pendapatan lainnya di tahun yang sama.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata struktur belanja agar lebih proporsional, seiring meningkatnya porsi belanja rutin dalam struktur APBD Kabupaten Buol.

Struktur Belanja Daerah dan Alokasi Dana Desa 2025

Adapun struktur belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2025 terdiri dari:

  • Belanja Pegawai: Rp437.589.511.600 (47,83%)
  • Belanja Barang dan Jasa: Rp225.274.319.850 (24,62%)
  • Belanja Hibah: Rp11.476.510.679 (1,25%)
  • Belanja Bantuan Sosial: Rp954.089.432 (0,10%)
  • Belanja Tidak Terduga: Rp2.000.000.000 (0,21%)
  • Belanja Modal: Rp108.655.237.520 (11,87%)
  • Belanja Bantuan Keuangan/Alokasi Dana Desa (ADD): Rp54.540.101.200 (5,96%)
  • Dana Desa: Rp85.784.388.000 (9,37%)

Bupati: Fiskal Lemah, tapi Komitmen Membangun Tetap Kuat

Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang masih tergolong fiskal rendah tidak akan mengurangi semangat pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Buol.

“Keuangan daerah kita yang belum kuat alias fiskal rendah berdampak pada kesulitan melakukan pembangunan. Niat dan ide membangun daerah kita ada dan besar, tapi tenaga kurang. Besarnya belanja rutin atau operasional dan kurangnya belanja modal jadi menyebabkan anggaran pembangunan kurang maksimal. Besarnya belanja pegawai yang sampai 47% lebih salah satu penyebab tidak maksimalnya pembangunan,” ujar Bupati Risharyudi Triwibowo.

Bupati juga menjelaskan, mulai tahun 2027, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

“Maka Pemda Buol akan memangkas sebesar 17 persen bila mengikuti regulasi ini. Tapi kami tidak ingin solusinya hanya memangkas anggaran atau mengurangi jumlah pegawai seperti yang dilakukan daerah lain. Kami ingin solusinya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya saja ini sulit dilakukan dalam jangka pendek,” jelasnya.

Kinerja ASN dan Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

Meskipun dilakukan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Buol memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menurunkan semangat dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan dan motivasi kerja ASN, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.

Bupati Risharyudi menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan kesejahteraan ASN, melainkan langkah penyesuaian agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berkelanjutan.

“Langkah efisiensi ini kami ambil bukan untuk mengurangi kesejahteraan ASN, tapi untuk memastikan pembangunan di Buol tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.

Ajakan Kolaborasi Menuju Buol Maju dan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Buol mengajak seluruh ASN, perangkat daerah, dan masyarakat untuk mendukung langkah strategis penguatan fiskal daerah melalui peningkatan produktivitas, efisiensi belanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah dan mendukung visi pembangunan Buol yang Agamis, Agropolitan, Maju, dan Berkelanjutan.

Redaksi

Example 468x60
Example 120x600