Jakarta Tabenews.com – Pemerintah Kabupaten Buol menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait perluasan dan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat melalui perbankan, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo atau yang akrab disapa Utat Bowo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam forum nasional tersebut, pemerintah mendorong penguatan peran TPAKD sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan dan memastikan masyarakat di berbagai daerah memperoleh kesempatan yang lebih mudah dalam mengakses layanan perbankan dan pembiayaan produktif.
Arahan tersebut menjadi peluang penting bagi daerah, termasuk Kabupaten Buol, untuk memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Salah satu fokus pembahasan dalam Rakornas TPAKD adalah memperluas penyaluran kredit agar dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kelompok sasaran pembiayaan meliputi petani, nelayan, pedagang, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah.
Dalam arah kebijakan yang disampaikan, penyaluran kredit yang pada 2026 disebut telah mencapai lebih dari Rp54 triliun ditargetkan meningkat hingga Rp400 triliun pada 2027.
Peningkatan target tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pembiayaan produktif, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai wilayah, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Bagi Kabupaten Buol, kebijakan ini dinilai memiliki arti strategis karena dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan modal, mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta memperkuat perekonomian daerah.
Selain memperluas penyaluran kredit, penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan menjadi perhatian penting dalam upaya mempercepat akses pembiayaan masyarakat.
Melalui TPAKD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan masyarakat, memfasilitasi akses terhadap layanan keuangan formal, serta membangun komunikasi dan kerja sama dengan perbankan.
Dalam forum tersebut juga mengemuka dorongan agar pemerintah daerah berperan aktif membantu masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan, termasuk melalui mekanisme penjaminan sesuai ketentuan dan skema yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki usaha produktif tidak hanya memperoleh kemudahan informasi, tetapi juga pendampingan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit kepada lembaga keuangan.
Perluasan akses pembiayaan formal juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal dan jeratan rentenir yang dapat membebani kondisi ekonomi keluarga.
Selama ini, keterbatasan akses terhadap perbankan formal dapat mendorong sebagian masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang belum tentu aman dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah, aman, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan kerja sama dengan Himbara dan lembaga keuangan lainnya, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan pembiayaan resmi dengan mekanisme yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol siap bergerak cepat untuk menangkap peluang program perluasan akses keuangan tersebut.
Ia menyatakan pemerintah daerah akan memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk perbankan yang tergabung dalam Himbara, agar masyarakat Buol dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas.
“Pemda Buol akan gerak cepat menangkap peluang ini demi masyarakat Buol. Kita akan bersinergi dengan semua lembaga keuangan dan Himbara untuk membantu kemudahan masyarakat mendapatkan akses keuangan, baik berupa bantuan, hibah, maupun pinjaman,” ujar Utat Bowo.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk menjadikan perluasan akses keuangan sebagai salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melakukan pendataan calon penerima manfaat, serta memfasilitasi masyarakat agar lebih siap mengakses berbagai program pembiayaan yang tersedia.
Kesiapan Pemerintah Kabupaten Buol menindaklanjuti kebijakan nasional ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor ekonomi masyarakat.
Petani dapat memperoleh peluang tambahan modal untuk meningkatkan produksi pertanian. Nelayan berkesempatan mengembangkan usaha perikanan. Pedagang dan pelaku UMKM dapat memperkuat modal usaha, sementara peternak memiliki peluang meningkatkan kapasitas dan produktivitas usahanya.
Namun, kemudahan akses kredit juga perlu diiringi dengan pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, serta pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pinjaman agar pembiayaan yang diterima benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Melalui sinergi pemerintah daerah, TPAKD, Himbara, dan lembaga keuangan lainnya, Kabupaten Buol diharapkan mampu memanfaatkan peluang kebijakan nasional tersebut secara optimal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas inklusi keuangan, menciptakan peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat gerak cepat dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi program, tetapi juga dapat memperoleh manfaat nyata dari terbukanya akses pembiayaan yang lebih luas dan terjangkau.
Redaksi
