Tabenews.Com Gorontalo – Tiga anggota DPRD Provinsi Gorontalo, masing-masing Sulyanto Pateda (Gerindra), La Ode Haimudin (PDIP), dan Mikson Yapanto (NasDem), tercatat sebagai legislator dengan frekuensi perjalanan dinas terbanyak sepanjang tahun 2025.
Ketiganya masuk dalam daftar Top Three Perjalanan Dinas (Perdis) berdasarkan data yang dirilis sebuah media online pada 22 Januari 2026. Sulyanto Pateda tercatat melakukan 35 kali perjalanan dinas, disusul La Ode Haimudin 33 kali, dan Mikson Yapanto 26 kali.
Data perjalanan dinas tersebut berlangsung sepanjang tahun anggaran 2025 dan dipublikasikan pada 22 Januari 2026.
Perjalanan dinas dilakukan atas nama DPRD Provinsi Gorontalo, sementara dua dari tiga legislator tersebut berasal dari Dapil Pohuwato–Boalemo, daerah yang hingga kini masih dilanda konflik pertambangan.
Intensitas perjalanan dinas yang tinggi menimbulkan pertanyaan publik terkait urgensi, substansi, dan manfaat nyata kunjungan kerja tersebut. Terlebih, dua legislator dari Dapil Pohuwato – Boalemo dinilai belum menunjukkan peran signifikan dalam menyelesaikan konflik pertambangan yang berkepanjangan di wilayah pemilihannya.
Selain itu, kualitas Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo dinilai rendah. Rekomendasi tersebut dianggap tidak disusun berdasarkan metodologi yang kuat, minim partisipasi publik, serta tidak melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, dan pemerhati pertambangan untuk verifikasi lapangan.
Mikson Yapanto diketahui sebagai anggota Pansus Pertambangan, sementara La Ode Haimudin merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang menandatangani rekomendasi Pansus. Namun proses penyusunan rekomendasi dinilai hanya berbasis diskusi di ruang rapat, tanpa penyelidikan lapangan yang komprehensif, sehingga fakta yang muncul lebih banyak bersumber dari pihak perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Bobi Bano mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk segera melakukan penyelidikan terhadap perjalanan dinas anggota DPRD yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas dan output kerja.
“Kejaksaan harus mengusut apakah perjalanan dinas ini murni untuk kepentingan daerah atau justru dijadikan modus untuk memperoleh keuntungan pribadi,” tegas Bobi Bano.
