Bone Bolango, Tabenews.Com – Keputusan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menonaktifkan Kepala Desa Toto Utara menuai kecaman keras dari Aktivis Bone Bolango, Lion Paneo.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga meninggalkan luka bagi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang berpihak pada kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Lion menilai, penonaktifan terhadap Kepala Desa Toto Utara tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa apabila masih terdapat perbedaan pandangan mengenai duduk persoalan yang sebenarnya.
Baginya, seorang aparatur desa berhak memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan membela diri sebelum dijatuhi kebijakan yang berdampak pada kehormatan serta kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.
“Saya sangat prihatin. Jangan sampai kekuasaan digunakan untuk membungkam mereka yang memilih mempertahankan apa yang diyakininya benar. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap keputusan lahir dari hukum, bukan dari kepentingan atau tekanan tertentu,” tegas Lion.
Ia menilai ironi terbesar justru muncul ketika kebijakan keras diarahkan kepada aparatur desa, sementara masyarakat masih mengingat berbagai peristiwa yang pernah menjadi perhatian publik di Bone Bolango.
Menurut Lion, seorang pemimpin yang pernah berstatus sebagai mantan narapidana semestinya tampil sebagai teladan dalam menjunjung tinggi keadilan, bukan mengambil kebijakan yang memunculkan persepsi tebang pilih.
“Rakyat tidak menuntut pemimpin yang sempurna. Rakyat hanya ingin diperlakukan secara adil. Jangan sampai hukum terasa begitu berat bagi rakyat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika menyangkut lingkaran kekuasaan,” ujarnya.
Lion juga menyinggung bahwa nama anak bupati pernah menjadi sorotan dalam sejumlah pemberitaan mengenai dugaan suap proyek. Menurutnya, setiap dugaan yang menyeret siapa pun harus diproses secara terbuka dan profesional sesuai mekanisme hukum, sehingga tidak ada kesan bahwa hukum hanya bekerja terhadap pihak tertentu.
Di akhir pernyataannya, Lion mendesak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk membuka seluruh dasar hukum penonaktifan Kepala Desa Toto Utara kepada publik serta memastikan proses pemeriksaan berlangsung secara adil dan transparan.
“Kalau memang negara ini berdiri di atas hukum, maka hukum harus melindungi semua orang tanpa membedakan jabatan dan kedudukan. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena kekuasaan dianggap lebih tinggi daripada keadilan. Bone Bolango membutuhkan pemimpin yang mengayomi, bukan sekadar memerintah,” tutup Lion Paneo.
