BoneBolango, Tabenws.Com — Pernyataan Ketua Umum HIPMI Bone Bolango, Zulkifli Ibrahim, terkait keberadaan sejumlah calon investor asing dalam area VVIP upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI justru menimbulkan pertanyaan baru.
Zulkifli meminta agar para investor tidak dicurigai dan mengajak publik melihat peluang investasi, teknologi serta modal yang mereka bawa untuk pembangunan Bone Bolango. Dalam keterangannya, HIPMI menyebut para calon investor tersebut sedang menjajaki kerja sama B2B di sejumlah sektor strategis.
Namun, menurut Arya Sahrain, pernyataan tersebut justru gagal menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan publik.
“Saya kira Ketua HIPMI harus banyak belajar lagi membedakan antara persoalan investasi dengan persoalan keprotokolan. Kami tidak pernah mempersoalkan investasi. Kami juga tidak pernah mengatakan bahwa WNA tidak boleh datang ke Bone Bolango. Jangan menggeser isu seolah-olah kami anti-investasi,” tegas Arya.
Menurut Arya, ada pertanyaan sederhana yang sampai saat ini belum dijawab:
Apa kapasitas protokoler mereka sehingga ditempatkan di area VVIP dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia?
“Kalau mereka calon investor, silakan. Kalau mereka membawa modal, silakan. Kalau mereka membawa teknologi dan peluang pembangunan, tentu kita juga harus mendukung investasi yang sehat. Tetapi sejak kapan status sebagai calon investor otomatis membuat seseorang memiliki kedudukan protokoler untuk duduk di area VVIP bersama pejabat daerah dalam upacara resmi?” ujar Arya.
Arya menilai, HIPMI justru sedang menjawab pertanyaan yang tidak pernah diajukan.
“Yang kami tanya siapa mereka, kapasitasnya apa, siapa yang mengundang, dan apa dasar mereka ditempatkan di area VVIP. Tetapi yang dijawab malah mereka membawa investasi. Itu dua persoalan yang berbeda,” katanya.
JANGAN GUNAKAN INVESTASI UNTUK MEMATIKAN KRITIK
Menurut Arya, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Jangan karena seseorang membawa modal kemudian semua perlakuan pemerintah kepadanya dianggap benar. Investasi tetap harus tunduk pada hukum, etika pemerintahan, transparansi dan tata kelola yang baik,” tegasnya.
Apalagi, kata Arya, yang dipersoalkan terjadi dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan dalam forum bisnis atau pertemuan investasi.
“Kalau mereka datang dalam forum bisnis, forum investasi, atau pertemuan B2B, silakan diberikan tempat sesuai kapasitasnya. Tidak ada masalah. Tetapi ini upacara kemerdekaan. Ada tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Jangan semua persoalan kemudian dibungkus dengan kata ‘investasi’,” ujarnya.
UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara kenegaraan maupun acara resmi. Pelaksanaannya juga diatur melalui PP Nomor 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2019.
Karena itu, menurut Arya, yang harus menjelaskan persoalan tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan kegiatan.
“Saya tidak meminta mereka diusir. Saya tidak meminta investasi mereka ditolak. Saya hanya meminta pemerintah menjelaskan: atas dasar apa mereka duduk di sana?”
RAKYAT JANGAN DIJADIKAN PENONTON DI TANAH SENDIRI
Arya juga menyoroti kontras antara posisi masyarakat dengan para tamu yang berada di area depan.
“Di satu sisi rakyat datang memperingati kemerdekaan, berdiri di bawah panas matahari. Di sisi lain, orang-orang yang bahkan oleh HIPMI disebut sebagai ‘calon investor’ mendapatkan tempat di area VVIP bersama pejabat. Wajar kalau masyarakat bertanya-tanya,” katanya.
Menurutnya, justru di momentum kemerdekaan pemerintah seharusnya menunjukkan bahwa tidak ada kasta antara rakyat dan pihak yang memiliki modal.
“Jangan sampai rakyat melihat seolah-olah ketika seseorang datang membawa uang, tempatnya menjadi lebih tinggi daripada rakyat yang datang sebagai pemilik sah negeri ini,” ujar Arya.“
KETUA HIPMI HARUS BANYAK BELAJAR
Arya menilai pernyataan Ketua HIPMI Bone Bolango menunjukkan adanya kekeliruan dalam membaca kritik publik.
“Kalau Ketua HIPMI mau masuk dalam ruang kritik publik, saya kira harus banyak belajar lagi. Belajar membedakan kritik terhadap tata kelola pemerintahan dengan sentimen anti-investasi,” kata Arya.
Ia menegaskan, mendukung investasi tidak berarti masyarakat harus kehilangan hak untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah.
“Jangan karena merasa bagian dari dunia usaha lalu setiap kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai kecurigaan terhadap investor. Itu cara berpikir yang keliru,” tegasnya.
Menurut Arya, investasi yang sehat justru membutuhkan transparansi dan kepastian aturan.
“Kalau memang semuanya sesuai aturan, sederhana saja. Pemerintah tinggal menjelaskan kapasitas mereka dan dasar penempatan mereka. Selesai. Tidak perlu defensif dan tidak perlu mengalihkan isu,” ujarnya.
PEMDA BONE BOLANGO HARUS MENJAWAB
Arya kembali meminta Bupati Bone Bolango Ismet Mile dan jajaran pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka.
“Jangan HIPMI yang sibuk menjelaskan potensi investasinya. Yang kami minta menjelaskan tata tempat dalam acara resmi adalah pemerintah daerah sebagai penyelenggara,” katanya.
Ia mempertanyakan apakah para calon investor tersebut merupakan diplomat, perwakilan resmi negara asing, pejabat organisasi internasional, atau sekadar pihak swasta yang sedang menjajaki peluang investasi.
“Kalau mereka memang punya kedudukan protokoler, tunjukkan dasar dan kapasitasnya. Kalau tidak punya, jelaskan mengapa mereka ditempatkan di sana,” ujar Arya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada warga negara asing secara pribadi.
“Jangan salahkan WNA-nya. Mereka duduk karena ditempatkan. Yang punya kewenangan mengatur tempat adalah penyelenggara. Jadi yang kami kritisi adalah keputusan pemerintah, bukan kewarganegaraan mereka,” tegasnya.
Bagi Arya, persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar tentang kursi VVIP.Ini tentang bagaimana pemerintah memperlakukan rakyatnya sendiri pada hari ketika kemerdekaan seharusnya dirayakan sebagai milik seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau di hari kemerdekaan saja rakyat harus berdiri kepanasan sementara calon investor asing ditempatkan di area VVIP bersama pejabat, maka pemerintah harus siap menjawab pertanyaan rakyat.” Kemerdekaan ini sebenarnya untuk siapa?
