Pohuwato, Tabenews.Com,18 Juli 2025 – Syahril Razak, pemuda asal Popayato, menyuarakan kekecewaannya atas kondisi institusi penegak hukum dan pemerintahan daerah yang dinilai tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya dalam menyikapi persoalan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, ini bukan sekadar soal degradasi lingkungan, melainkan juga keruntuhan moral institusi Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum.
“Berbagai laporan masyarakat soal kerusakan lingkungan seakan diabaikan. Padahal, laporan-laporan itu disampaikan secara serius dan berulang kali. Tapi tak banyak yang mendapat penyelesaian,” ungkap Syahril.
Ia mempertanyakan, apakah aparat penegak hukum benar-benar menutup mata? Atau justru lebih parah, mereka telah menutup hati nurani.
“Kalau penyakit mata ada obatnya, maka penyakit hati hanya bisa disembuhkan dengan pertobatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa,” tegasnya.
Hal ini, lanjut Syahril, telah mencederai kepercayaan publik dan menjatuhkan wibawa institusi Polri di mata rakyat.Tak hanya itu, ia juga menyoroti Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
Meski memiliki berbagai program yang diklaim untuk kesejahteraan rakyat, namun nyatanya tak menyentuh akar persoalan: perampasan lahan dan kerusakan lingkungan.
“Rakyat menangis, berjuang mempertahankan haknya. Tanah dirampas oleh perusahaan, darah tertumpah di tanah sendiri. Ini bukan isapan jempol. Ini kenyataan pahit yang dialami masyarakat di banyak titik lokasi tambang,” ujarnya.
Syahril pun mengingatkan akan tragedi pembakaran kantor pemerintah beberapa tahun lalu, sebagai bentuk puncak kemarahan rakyat yang tak lagi punya saluran aspirasi.Sementara itu, DPRD Kabupaten Pohuwato juga tak luput dari kritik tajam. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, mereka dinilai gagal menjalankan fungsinya secara maksimal.
“Puluhan anggota dewan dengan kekuatan politik dan sumber daya yang besar, tapi tak mampu memperjuangkan hak-hak rakyat. Aspirasi hanya sampai pada seremoni dan reses. Realisasi nihil,” kata Syahril.
Ia menegaskan bahwa rakyat bukan diam. Mereka hanya dibatasi. Mereka bukan pembuat aturan, bukan pengambil kebijakan, bukan penegak hukum. Tapi suara mereka tetap sah dan tak bisa dibungkam.
“Pemuda harus bangkit! Bersama rakyat, kobarkan kesadaran untuk melawan kezaliman dan kemungkaran para penguasa,” tutupnya.
