Buol, TabeNews.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi program peningkatan mutu pendidikan yang diikuti para kepala sekolah dasar (SD) se-Kabupaten Buol, pengawas, Ketua K3S, serta jajaran pejabat teknis di lingkungan Dikbud, Jumat (24/4/2026).
Rapat yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya penyelesaian tenaga guru dan tenaga kependidikan paruh waktu serta non-ASN, percepatan penerbitan SK definitif kepala sekolah, hingga pemaparan program bidang pendidikan dasar, sarana dan prasarana, kurikulum, serta pengelolaan Dana BOS.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Buol, Muhamad Singara, yang didampingi Kabid Anita dan Kabid Bakir A. Madjo, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para kepala sekolah dan guru atas capaian positif dunia pendidikan dasar di daerah tersebut.
Berdasarkan data terbaru, capaian literasi dan numerasi mengalami peningkatan, sementara angka putus sekolah di tingkat SD menunjukkan tren penurunan.
“Ini bukan semata kerja Dinas, tetapi hasil kerja keras Bapak Ibu kepala sekolah dan guru di lapangan. Kami di Dinas hanya memfasilitasi,” ujar Singara.
Lebih lanjut, ia menegaskan fokus utama pada semester berjalan yang dirangkum dalam konsep “3T + 1”.
Pertama, Tertib Dapodik, yaitu memastikan validitas data sebelum batas akhir penginputan BOS tahap II. Kesalahan data dinilai dapat merugikan sekolah, sehingga tim data Dinas disiapkan untuk memberikan pendampingan secara intensif.
Kedua, Tuntas SPM (Standar Pelayanan Minimal), di mana seluruh sekolah diharapkan memenuhi 24 indikator yang telah ditetapkan. Sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana diminta segera mengusulkan kebutuhan tanpa menunggu kondisi semakin parah.
Ketiga, Terampil dalam implementasi kurikulum nasional, dengan mendorong pembelajaran yang sederhana namun bermakna serta melibatkan peran orang tua.
Sementara itu, fokus tambahan yakni Transparansi Dana BOS. Dikbud mengingatkan bahwa petunjuk teknis BOS tahun 2026 semakin ketat, sehingga seluruh penggunaan anggaran harus sesuai dengan ARKAS dan dilengkapi bukti administrasi yang sah.
Hal ini penting mengingat pengawasan dari Inspektorat dan BPK akan semakin intensif.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pesan Bupati Buol yang menitikberatkan pada dua hal penting, yakni perlindungan anak dari praktik perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan sekolah, serta penguatan kembali muatan lokal dan budaya daerah dalam proses pembelajaran.
“Sekolah harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak. Selain itu, budaya lokal harus tetap hidup agar generasi kita tidak kehilangan jati diri,” demikian pesan Bupati yang disampaikan dalam forum tersebut.
Dikbud juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah dan dinas. Kepala sekolah diminta tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar dapat dicarikan solusi bersama.
Kehadiran pengawas dan tim monitoring evaluasi (monev) pun diharapkan tidak dipandang sebagai upaya mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pendampingan.
Di akhir arahannya, Dikbud mengajak seluruh elemen pendidikan untuk terus menjaga kekompakan melalui wadah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Kolaborasi antar sekolah dinilai menjadi kunci dalam pemerataan mutu pendidikan.
“Yang sudah maju harus membantu yang masih berkembang. Praktik baik harus dibagikan, sehingga tidak ada sekolah yang tertinggal,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Buol secara berkelanjutan.
Redaksi
