TABEnews — Seretnya penerimaan asli daerah (PAD) pimpinan DPRD Tolitoli menginisiasi pertemuan dengan puluhan perusahaan menyoal CSR.
Ketua DPRD Tolitoli, Moh Randy Saputra (14/9) melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan. Hadir selain OPD, perusahaan juga anggoya deean lainnya.
Semua perusahaan perseroan terbatas terkait perda inisiatif DPRD nomor 18 tahun 2019 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
Mungkin selama ini pihak-pihak perusahaan mengabaikan kewajibannya yang mana setelah saya melihat data realisasi dan rencana kerja belum semuanya tau kewajiban mereka.
Ini wajib di follow up trus agar apa? Pemerintah daerah bisa terbantu dalam membangun daerah ini tanpa harus membebankan APBD.
Ada 9 kategori yang wajib di ketahui : perbaikan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, social dan keagamaan, usaha ekonomi kerakyatan, penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat adat.
Dan ini wajib, setiap tahun maksimal 3% dari laba bersih perushaan setalah di potong pajak. Bila mana ini berjalan dengan maksimal di daeraha kita, maka pemerintah daerah sangat bersyukur bisa terbantu Bupati & Wakil bupati dalam menjalankan program Visi Misinya tanpa melalui APBD.
Rencna kerja yang harusnya di susun tiap tahunnya sebelum tahun berjalan bersama pemerintah daerah, dan setelah itu bupati wajib menyampaikan pelaksanaan program yang telah di laksanakan perushaan kepada DPRD.
Tapi selama ini terbaikan, kita tidak tau entah kemana arah dan tujuannya CSR tersebut mengalir secara serampangan tanpa terkordinir dengan baik.
” Saya berharap semga ada forum khusus antara pemerintah daerah dan pihak perushaan untuk membcrakan ini agar ada yang nampak di arah pembangunan daerah kita,”ucap Randy.
Karena perlu kita ketahui, sampai kapanpun apalagi dengan situasi seperti sekarng APBD tidak akan cukup menanggulangi semua persoalan-persoalan di daerah ini.
Apalagi dengan aturan pusat yang sekarng ada anggaran yang namanya DAU bebas & DAU SG yg mn smua item/komponen belanja sdh di tentukan dari pusat tanpa melihat situasi daerah, ibaratkan Sudah sama seperti DAK, kita tidak bisa bikin apa,” tulisnya di akun sosial.
