Penulis : Rudianto
Buol, Tabenews.com – Secara administrasi, KNPI dan MPI baik daerah maupun provinsi masih cacat administrasi dalam persiapan pelaksanaan Musda KNPI Kab. Buol tanggal 4 Desember 2022 nantinya.
Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga RAPIMDA harus dihadiri oleh utusan DPD Provinsi untuk mengawal jalannya Rapimda hingga pelaksanaan musda KNPI. Tetapi pelaksanaan RAPIMDA pada tanggal 29 November 2022 tidak dihadiri oleh utusan DPD Provinsi yang telah ditunjuk oleh seorang ketua dalam rapat pleno beberapa hari yang lalu. Bahkan kemudian OKP yang menghadiri RAPIMDA hanya 2 OKP.
Lagi-lagi ini merupakan bentuk pelecehan pada konstitusi AD/ART KNPI itu sendiri.
Terlebih lagi KNPI DPD Provinsi terindikasi tidak paham terkait aturan yang berlaku dalam anggaran dasar anggaran rumah tangaa.
Dari ketidak-pahaman soal aturan ini, DPD 1 Provinsi hanya akan menambah kekacauan didalam KNPI itu sendiri.
Saya pikir bahwa pada saat DPD 1 provinsi melaksanakan Rapat pleno, telah menghasilkan seseorang yang dimandatkan untuk mengawal jalannya RAPIMDA hingga MUSDA KNPI kab. Buol.
Tetapi rapimda yang dilaksanakan di kab. Buol hanya di hadiri ketua KNPI dan ketua MPI serta beberapa OKP saja. Lagi-lagi Musda kali ini terkesan terburu-buru untuk dilaksanakan.
Redaksi
