Buol, Tabenews com – Beredar video pendek berdurasi 43 detik berisi penolakan oleh 2 OKP diantaranya LMND dan HMI juga ketua MPI Yamin Rahimm, terhadap pelaksanaan Musda VI Knpi di kabupaten Buol dimana awal rencananya di gelar pada Sabtu 19 November (hari ini) langsung ditanggapi ketua DPD Knpi Buol, Budianto Su’a, S.Sos.
kepada media, Jum’at (18/11/2022) mengklarifikasi dan menanggapi video tersebut membeberkan fakta-fakta serta pembuktian terbalik dari video tersebut.
“Maaf, sebagai bentuk klarifikasi agar berita di video tersebut seimbang dan tidak menyerang membabi buta, saya sampaikan bahwa oknum-oknum atau mengatasnamakan OKP yang ada dalam video tersebut adalah mereka yang tidak mungkin bisa dikatakan barisan yang tidak menerima fakta-fakta dan aturan administrasi yang berlaku di Knpi, kalau saya kataka “barisan sakit hati, terlalu naif bagi saya. Mereka itu hanya ingin jadi peserta penuh di Musda nanti tapi terbentur oleh aturan yag ada,” ungkap Budianto Su’a yang saat ini menjabat Kabag Administrasi dan Pemerintahan.
Budi “tidak merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh 2 OKP ini karena masih banyak OKP lainnya dan Orsap yang ada di kabupaten Buol. untuk itu Ia membeberkan fakta-fakta diantaranya”.
Ketua LMND Buol adalah OKP Nasional yang tidak bernaung dibawah KNPI/menolak KNPI secara nasional. secara otomatis menolak juga Knpi di Buol.
HMI adalah OKP Nasional yang bernaung di bwah KNPI yang berhak juga ikut Musda, tetapi untuk kasus di Buol, pengurusnya hingga saat ini belum dilantik dan belum mengantongi SK, otomatis belum punya hak suara.
Beberapa OKP lokal yang ada di Buol yang tidak bernaung di bawah KNPI dan blum bisa jadi peserta penuh di Musda hanya bisa sebagai peserta Peninjau.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) adalah ex Offisio Ketua KNPI sebelumnya yaitu Luciana Baculu bukan Yamin Rahim.
Terkait penundaan pelaksanaan Musda VI Knpi Buol, Budianto menyebut telah mendapat perintah dari DPD Knpi Sulteng berdasarkan hasil rapat pleno dimana memerintahkan DPD untuk segera melakukan kembali Rapimda untuk menyempurnakan ketetapan Rampimda sebelumnya dengan melibatkan OKP, PK, unsur DPD Provinsi dan MPI.
Terkait tudingan kepengurusan yang sudah melewati batas periode, Budi menanggapinya dengan tenang dengan menjelaskan fakta-fakta.
“soal tertundanya Musda karena masa pandemi selama 2 tahun lebih, dimana dirinya sudah mempersiapkan Musda berserta anggarannya. akan tetapi pada saat itu, anggarannya tidak bisa dicairkan dan tidak bisa melaksanakan kegiatan mobilisasi diatas 20 orang untuk berkumpul, sehingga pemda melarang melaksanakan kegiatan itu,” bebernya.
“kemudia soal tidak adanya rekomendasi pelaksanaan Musda VI dari DPD Knpi Sulteng menurut Budianto itu merupakan persoalan internal antara DPD Buol dan DPD Provinsi Sulteng, pelaksanaan Musda pun belum di mulai pada pekan lalu, tetapi mendesak DPD untuk menujukan itu, kan aneh dan belum dilaksanakan sudah menolak sebelum mencermati secara khusus apa yang terjadi. Tentu jika kami telah melaksanakan Musda dan menyampaikan LPJ didalam forum Musda secara otomatis kami Dimesioner atau bukan lagi pengurus yang sah, tetapi saat ini kami masih diberikan mandat untuk menjalankan organisasi sampai terpilih kepengurusan baru,” Imbuhnya.
Untuk itu Ia menghimbau kepada seluruh generasi muda di Buol baik yang tergabung dalam OKP dan Orsyap untuk menyatuhkan kembali perbedaan pendapat dengan mencari solusi, bukan menambah masalah, karena pemuda sebagai agen perubahan untuk daerah kedepan,: harapnya.
Simak Video pernyataan beberapa OKP terkait penolakan Musda VI Knpi Buol
