Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana, S.IK mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Penyelesaian isu-isu daerah Di Aula Lt.II Kantor Bappenda

54
×

Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana, S.IK mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Penyelesaian isu-isu daerah Di Aula Lt.II Kantor Bappenda

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Buol. Tabenews.com Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana, S.IK mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Penyelesaian isu-isu daerah yang di pimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura secara virtual di Aula lt.II Kantor Bappenda, Senin (06/09/2022).

Turut Hadir dalam rapat : Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana, S.IK, Kajari Buol Lufti Akbar, SH., M.H., PLH PABUNG 1305 BUTOL Lettu Askari Djabar, Asisten II Drs. Arianto Rioeh. M.Si, Sekretaris Kumperindag Buol Mohammad Rizal Gafur, SE, Kabag Ekonomi Ir. Surianto Djumiran, Camat Paleleh Lukman Djupandang, S.Pt.

Perkembangan inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni ; pada juni 2022, mencapai 5,12 %, sedangkan pada juli 2022 inflasi daerah sulawesi tengah meningkat mencapai 6,22%.

Gubernur menjelaskan langkah–langkah yang harus diambil dalam pengendalian inflasi daerah : Pertama, isu pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi serta kalaborasi seperti, penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, Komunikasi Publik. Tim komunikasi harus mampu membuat masyarakat tenang dan tidak panik.

Ketiga, Aktifkan Peran TPID diharapkan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkolaborasi dan bersinergi untuk pengendalian inflasi.

Keempat, Aktifkan Satgas Pangan, Satgas pangan harus melaporkan kepada Gubernur, Bupati / Walikota terkait dengan harga pangan .

Kelima, Melaksanakan Program Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, diminta OPD Teknis, mendorong dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan tanam pangan cepat panen.

Keenam, Intensifkan jaringan pengaman sosial melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)anggaran bantuan sosial (Bansos),anggaran desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Gubernur berharap agar OPD teknis Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja agar memastikan penyaluran bansos dan subsidi upah harus tepat sasaran serta Satgas Pangan dapat terus berkoordinasi dan melaporkan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat setiap Kabupaten/Kota untuk selajutnya dilakukan upaya pengendaliannya. Rmb

Example 120x600