Gorontalo Utara, Tabenews.Com– Di tengah suasana politik yang memanas karena Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa wilayah Gorontalo Utara, masyarakat berharap para pejabat, khususnya anggota legislatif, bisa menunjukkan sikap dewasa dan menjaga martabat demokrasi.
Sayangnya, harapan itu terganggu oleh pernyataan kontroversial dari salah satu anggota DPRD Gorontalo Utara, daerah pemilihan Sumalata Timur dan Sumalata, yang menulis di kolom komentar Facebook
“Kalo Masi Orang Tua Jaga Ongkos Mo makan Jangan Jaga B TS.“Pernyataan ini menuai reaksi negatif, terutama dari kalangan muda yang selama ini aktif terlibat sebagai relawan atau tim pemenangan.
Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Sumalata Timur (HPMST), Diki Olii, menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai bahwa itu merendahkan semangat anak muda dalam berpartisipasi politik.
“Ini bukan sekadar candaan yang salah tempat. Ucapan ini mencerminkan cara pandang sempit yang tidak pantas keluar dari seorang wakil rakyat,” ujar Diki, Senin (14/04/2025).
Menurut Diki, komentar itu merendahkan orang-orang yang mungkin belum mandiri secara ekonomi, tapi tetap aktif dalam proses demokrasi.
“Apakah partisipasi politik hanya untuk yang sudah punya uang? Kalau begitu, di mana letak keadilan dalam demokrasi?” tanyanya.
Ia juga menekankan pentingnya etika, apalagi di era digital yang sangat terbuka. “Pernyataan seperti itu menunjukkan kurangnya kepekaan dan kedewasaan dalam menyikapi aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Apalagi, komentar itu muncul di momen krusial, saat PSU berlangsung. Saat warga sedang menilai siapa yang layak diberi mandat, wakil rakyat justru melontarkan narasi yang bisa membatasi partisipasi publik.
“Jika demokrasi hanya dibuka untuk kalangan tertentu, maka ia akan menjauh dari rakyat. Padahal demokrasi seharusnya jadi ruang bersama untuk semua,” tegas Diki.
HPMST pun mendesak agar aleg yang bersangkutan segera introspeksi dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.
“Wakil rakyat tidak hanya dinilai dari suaranya di ruang sidang, tapi juga dari sikap dan tutur katanya di ruang publik,” tutupnya.
PSU kali ini menjadi momen penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Karena itu, setiap ucapan dan tindakan pejabat publik harus mencerminkan etika, tanggung jawab, dan kedewasaan sebagai representasi rakyat.
Terakhir, sampai dengan saat ini Jerri Kiswanto masih enggan untuk memberikan tanggapan apapun terkait dengan beberapa narasi Kritik dari beberapa Aktivis Asal Gorontalo Utara.
