Gorontalo, Tabenews.Com — Percakapan politik di Gorontalo akhir-akhir ini semakin hangat. Isu-isu kekuasaan menjadi topik utama, bahkan cenderung menjadi konsumsi harian masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana wacana publik dipenuhi perbincangan soal dinamika elit, tarik-menarik kepentingan, hingga rumor soal siapa yang “layak” atau “tidak layak” berada di lingkaran kekuasaan.
Sayangnya, di tengah ramainya perdebatan itu, muncul juga kecenderungan untuk menilai seseorang secara sempit dan personal. Sentimen politik sering kali mengaburkan objektivitas. Kasus Erwin Ismail, misalnya, menjadi contoh paling konkret dari penilaian yang prematur dan penuh prasangka.
Sebagian orang dengan mudah menyimpulkan bahwa Erwin hanyalah “anak dari Gusnar Ismail,” Gubernur Gorontalo saat ini. Padahal, jika ditarik ke belakang, Erwin Ismail adalah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang sudah menorehkan rekam jejak panjang bahkan sebelum sang ayah menjadi gubernur.
Ia telah membuktikan diri terpilih dua kali dalam Pileg, dan baru-baru ini kembali dipercaya masyarakat di Pileg 2024. Ini bukan sekadar bukti popularitas, melainkan cerminan dari kapasitas dan kepercayaan publik yang dibangun secara konsisten.
Menilai Erwin terlalu dini dalam berpolitik jelas merupakan asumsi yang lemah. Apalagi jika dilihat dari posisinya saat ini sebagai Ketua Partai Demokrat Gorontalo—selevel dengan para ketua partai besar lainnya seperti Elnino Mohi (Gerindra), Rahmat Gobel (Nasdem), dan Rusli Habibie (Golkar). Dalam struktur politik lokal, posisi ini jelas strategis.
Ironisnya, masih ada segelintir elit politik yang meremehkan posisi dan pengaruh Erwin. Mereka menempatkannya seolah-olah hanya figuran, bukan pemain utama dalam dinamika kekuasaan. Padahal, perannya sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Gusnar–Idah Syahidah (GAS) di Pilkada 2024 yang sukses mengantar mereka ke kursi kemenangan, menjadi bukti nyata bahwa Erwin Ismail bukan sosok sembarangan dalam kontestasi politik Gorontalo.
Jika kita ingin berlaku adil dan objektif, maka menilai Erwin hanya dari statusnya sebagai anak Gubernur jelas tidak cukup. Bahkan bisa dibilang keliru. Kita sering menyuarakan bahwa anak muda adalah masa depan daerah ini, namun saat ada sosok muda dengan kapasitas seperti Erwin, sebagian justru menolaknya karena alasan sentimen.
Sudah saatnya kita menanggalkan cara pandang sempit dan emosional dalam melihat figur publik. Kapasitas, rekam jejak, dan kontribusi—itulah yang seharusnya menjadi ukuran.
