Buol, TabeNews.com – Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Biau yang berlangsung di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj. Daimaroto, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, Wakil Ketua I DPRD Buol Karmin OY Kaimo, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Buol.
Dalam sambutannya, Bupati memaparkan dinamika kondisi fiskal Kabupaten Buol dalam beberapa periode kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah mengalami fluktuasi, bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Bupati menekankan bahwa saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, Kabupaten Buol mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp86 miliar, disusul efisiensi Rp120 miliar pada 2026.
“Jika tidak ada efisiensi anggaran, berbagai program prioritas seperti perbaikan kantor kecamatan, kelurahan, hingga infrastruktur dasar bisa terealisasi lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah, sementara kapasitas fiskal terbatas.
Bupati mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyukseskan program prioritas nasional (Asta Cita), termasuk penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, pelaksanaan makan bergizi gratis, pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta pembangunan sekolah rakyat.
Menurutnya, capaian Kabupaten Buol masih perlu ditingkatkan. Program makan bergizi gratis, misalnya, baru menjangkau kurang dari 10 ribu penerima dari target sekitar 62 ribu orang.
Begitu pula dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, yang dari total 115 unit baru sebagian kecil memasuki tahap pembangunan fisik.
“Kita harus jujur melihat kondisi ini. Jika program prioritas belum tercapai, konsekuensinya adalah pengetatan anggaran di tahun berikutnya,” tegasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, Bupati menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis, termasuk transportasi udara.
Ia menilai kehadiran pesawat bukan sekadar simbol, melainkan instrumen membuka aksesibilitas, menarik investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Lapangan pekerjaan sulit tercipta tanpa investasi. Investasi sulit masuk jika akses transportasi terbatas,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Buol juga mendorong pembangunan kampus dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai langkah strategis menekan angka pengangguran dan mengurangi arus keluar generasi muda.
“Setiap tahun ribuan lulusan SMA sederajat membutuhkan akses pendidikan tinggi. Kampus di Buol diharapkan mampu menahan perputaran ekonomi agar tetap di daerah,” katanya.
BLK, lanjutnya, diproyeksikan meningkatkan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di dunia industri.
Dalam nada reflektif, Bupati mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk tidak saling menyalahkan, melainkan melakukan introspeksi bersama.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinergi, kerja nyata, dan dukungan moral-spiritual.
“Kita sering menuntut hasil, tetapi lupa mendoakan sesama pemimpin dan institusi agar diberi kesehatan dan kekuatan menjalankan amanah,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Bupati menekankan pentingnya penegakan peraturan daerah (Perda), termasuk terkait ketertiban hewan ternak, pengelolaan sampah, dan kawasan tanpa rokok.
Ia meminta jajaran terkait, mulai dari camat, lurah, Satpol PP hingga OPD teknis, agar serius menjalankan regulasi.
“Sudah cukup romantisme. Sekarang waktunya tegakkan aturan. Jika tidak mampu menjalankan amanah, lebih baik memberi ruang bagi yang siap bekerja,” tegasnya.
Penegakan Perda dinilai krusial untuk menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, keselamatan pengguna jalan, serta kesehatan masyarakat.
Bupati berharap Musrenbang Kecamatan Biau menjadi forum strategis untuk menyaring dan menetapkan usulan prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa mulai perencanaan tahun 2027, OPD tidak lagi diperkenankan menyusun program di luar hasil Musrenbang.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh lagi ada program yang berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Redaksi
