Palu, Tabenews.com — Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng. Rabu (5/11/25) Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Banggar DPR RI H. Muhidin Said, dan dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta jajaran pimpinan Banggar DPR RI.
Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam penyusunan APBN tahun anggaran mendatang.
Dalam paparannya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyoroti dampak kebijakan efisiensi fiskal Pemerintah Pusat, termasuk pemotongan alokasi transfer daerah dan minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh provinsi. Kondisi ini, menurut mereka, berimplikasi langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menyampaikan sejumlah usulan konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu solusi strategis untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Buol memiliki sejarah panjang potensi emas. Bahkan pada masa pemerintahan Belanda melalui perjanjian dengan Batavia, tercatat sekitar **3.000 ton emas pernah diangkut dari wilayah Buol. Namun hingga kini, Buol belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sementara izin usaha pertambangan (IUP) yang ada belum dikelola secara optimal,” ungkapnya.
Sejak dilantik pada Februari 2025, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten Buol telah mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan telah mendapatkan persetujuan Gubernur. Saat ini, pihaknya tengah menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) WPR dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan kemudahan dalam penerbitan SK WPR, agar daerah bisa bergerak mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan memaksimalkan potensi alam yang dimiliki,” tegas Bupati Risharyudi.
Bupati Buol juga menekankan bahwa kebijakan fiskal nasional perlu memberi ruang lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Menurutnya, dengan dukungan regulasi yang adaptif dan kebijakan fiskal yang berpihak, daerah mampu menjadi penopang kemandirian ekonomi nasional.
Menutup penyampaiannya, Bupati Risharyudi menyampaikan harapan agar hasil kunjungan kerja Banggar DPR RI kali ini membuahkan kebijakan yang lebih adil dan proporsional bagi daerah, khususnya dalam pembagian dana transfer dan DBH.
“Kami berharap Banggar DPR RI dapat memperjuangkan keberpihakan fiskal yang lebih kuat kepada daerah, agar pembangunan di wilayah seperti Buol dapat terus berjalan, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional,” tutupnya.
Redaksi
