Buol, TabeNews.com — Status yang diunggah oleh Zainudin J. Hampir Iling di media sosial terkait pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol terus menjadi perbincangan hangat. Tulisan tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari dukungan, kritik, hingga perdebatan panjang di kolom komentar. Senin (16/3/26).
Dalam statusnya, Zainudin menilai bahwa pengadaan kendaraan dinas merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk menunjang kinerja pejabat agar dapat bekerja maksimal dalam melayani masyarakat.
Ia menyebut banyak kendaraan dinas lama sudah tidak layak pakai dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar serta tidak efisien.
“Satu hal yang perlu kita ketahui, kenapa di awal kepemimpinan ini hampir semua instansi pemerintahan diberi mobil dinas baru. Itu karena negara dan daerah harus menjamin fasilitas kendaraan agar pejabat tidak punya alasan untuk tidak bekerja maksimal kepada rakyat. Kendaraan lama sudah tidak memadai, dan kalau diperbaiki biayanya tidak terduga. Mobil tua biasanya baru satu minggu diperbaiki, rusak lagi,” tulis Zainudin.
Ia juga meminta masyarakat tidak langsung berprasangka buruk, melainkan melihat tujuan positif dari kebijakan tersebut. Menurutnya, setelah fasilitas diberikan, masyarakat berhak mengawasi kinerja pejabat, bahkan meminta pergantian kepala OPD jika tidak bekerja maksimal.
“Kalau sudah diberikan fasilitas kendaraan dinas, maka rakyat wajib mengontrol kinerja mereka. Jika tidak bekerja maksimal, rakyat berhak meminta kepada Bupati Buol untuk mengganti kepala OPD yang tidak bekerja,” lanjutnya.
Status tersebut kemudian mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Marlon Intam memilih bersikap netral dan berharap pemerintah dapat menjalankan program prioritas dengan baik.
“Saya menyimak saja, karena saya tidak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Mudah-mudahan Buol baik-baik saja. Saya tahu bupati kita orangnya cerdas, beliau tahu mana yang prioritas. Kita tunggu saja, mudah-mudahan janji kampanye bisa terealisasi,” tulisnya.
Berbeda dengan itu, Momo Timumun mengingatkan agar pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan rakyat dibanding kebutuhan pejabat.
“Kata prioritas harusnya kita lihat apa yang dibutuhkan rakyat, bukan pejabat. Kami tidak menuntut lebih, hanya butuh kepedulian pemerintah, perbaikan infrastruktur, dan lapangan kerja,” tulisnya.
Kritik lebih tajam datang dari akun Kacoece Tapa yang menilai kendaraan dinas lama sebenarnya masih layak digunakan dan pengadaan mobil baru justru menghabiskan anggaran besar.
“Kenapa saudara punya pemikiran mulai goyah. Mobil dinas di Buol ini masih banyak yang sangat layak pakai. Kalau ada yang bikin malu pejabat, diperbaiki saja, anggarannya tidak sebesar kontrak mobil baru yang begitu banyak. Sehingga peluang anggaran untuk pekerjaan lain berkurang karena dipakai untuk kontrak mobil,” tulisnya.
Sementara itu, akun Cucu Sultan Poondu menyoroti bahwa pengadaan mobil dinas bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan melalui persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Yang harus diketahui, pengadaan mobil dinas adalah persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, melalui pembahasan di komisi, Banggar, lalu diparipurnakan. Harusnya ini dipertanyakan juga ke DPRD, apakah sudah sesuai kebutuhan atau tidak,” tulisnya.
Komentar lain yang cukup keras disampaikan oleh Jupri S. Ali, yang mempertanyakan penggunaan lebih dari satu kendaraan dinas oleh kepala daerah.
“Jangan dipaksa. Sekarang kita mau tanya, kenapa bupati dan ibu bupati harus menggunakan masing-masing dua mobil dinas? Coba dijelaskan dulu ke kami,” tulisnya.
Perdebatan di media sosial ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan prioritas pembangunan.
Pengamat menilai perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi, selama disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab. Kritik dan dukungan dari masyarakat dinilai menjadi bagian penting dari kontrol publik agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Redaksi
