TABEnews TOLITOLI – Pemerintah Kabupaten Tolitoli kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemkab Tolitoli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa, 27 Mei 2025. Bupati Tolitoli, Hi. Amran Hi. Yahya, hadir langsung menerima laporan tersebut yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Sulteng. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Sekretaris DPRD Kabupaten Tolitoli, Inspektur Kabupaten Tolitoli, serta Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli bersama jajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Hj. Sriyanti Dg. Parebba, juga hadir dalam kesempatan itu. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, DPRD akan terus mendukung langkah-langkah penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik ke depan,” ujar Sriyanti.
Bupati Amran Hi. Yahya dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga opini WTP kembali diraih. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, namun menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Opini WTP keenam kalinya ini menjadi bukti bahwa kita berada di jalur yang benar dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ini juga menjadi tantangan agar terus menjaga integritas dan kualitas layanan publik,” tegas Bupati.
Acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD dihadiri pula oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah yang juga menerima hasil pemeriksaan serupa dari BPK.***
