Buol, Tabenews.com – Penanganan dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Buol berinisial H terhadap seorang pegawai perempuan di lingkungan Sekretariat DPRD Buol kembali menjadi sorotan publik.
Persoalan yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Buol itu kini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Buol menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menjaga kehormatan, martabat, serta etika lembaga legislatif.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, hingga saat ini belum terlihat adanya tindak lanjut pemeriksaan etik yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya: apakah proses pemeriksaan di internal BK DPRD Buol masih berjalan, telah dihentikan, atau justru tidak lagi memiliki kejelasan?
Publik tentu tidak sedang meminta BK DPRD menghakimi seseorang sebelum adanya pembuktian. Namun, masyarakat berhak mempertanyakan keseriusan lembaga yang memiliki mandat menjaga kehormatan dan perilaku anggota DPRD.
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah seorang pegawai perempuan berinisial AT (40), yang bekerja di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Buol, melaporkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD berinisial H ke Polres Buol pada Selasa (11/3/2025).
Dalam pemberitaan sebelumnya, dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi pada 22 Oktober 2024, ketika korban mendampingi kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Kecamatan Paleleh.
Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan desakan agar persoalan ini tidak hanya diproses melalui jalur hukum, tetapi juga ditangani sesuai mekanisme etik lembaga legislatif.
Sebab, dugaan pelanggaran etik oleh seorang wakil rakyat tidak serta-merta kehilangan relevansinya hanya karena perkara yang sama sedang ditangani aparat penegak hukum.
Proses hukum dan pemeriksaan etik merupakan dua mekanisme yang memiliki ruang lingkup berbeda. Karena itu, publik mempertanyakan alasan belum adanya informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan etik oleh BK DPRD Buol.
Dalam pemberitaan Tabenews.com pada Rabu (12/3/2025), Ketua Partai Demokrat Kabupaten Buol, Karmin OY. Kaimo, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polres Buol.
Karmin ketika itu menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, Partai Demokrat akan mengambil sikap tegas terhadap kader yang bersangkutan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil pihak-pihak terkait sejak Oktober 2024 untuk dimintai keterangan.
Menurut penjelasannya saat itu, pihak yang dipanggil menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah tidak menjadi masalah karena kedua belah pihak telah berdamai.
Namun, pernyataan mengenai perdamaian tersebut tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan publik. Apalagi, ketika dugaan peristiwa telah dilaporkan kepada kepolisian, masyarakat tetap membutuhkan kejelasan mengenai proses hukum dan mekanisme etik yang berlaku.
Perdamaian, jika memang terjadi, juga tidak otomatis menghapus kewajiban lembaga untuk menelaah dugaan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan yang berlaku.
Badan Kehormatan bukan sekadar alat kelengkapan dewan yang hanya tercantum dalam struktur kelembagaan. BK memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan keluhuran martabat anggota DPRD serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik sesuai kewenangannya.
Karena itu, dugaan perilaku tidak pantas yang melibatkan anggota DPRD, terlebih jika menyangkut seorang pegawai perempuan di lingkungan kerja lembaga tersebut, semestinya mendapatkan perhatian serius.
Publik berhak mengetahui apakah BK telah menerima pengaduan, melakukan klarifikasi, memanggil pihak terkait, memeriksa bukti, serta mengambil keputusan sesuai prosedur.
Jika pemeriksaan telah dilakukan, mengapa hasil atau perkembangan penanganannya belum disampaikan secara jelas?
Jika pemeriksaan belum dilakukan, apa alasan dan kendalanya?
Dan jika prosesnya masih berjalan, sampai di mana tahapan yang telah ditempuh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap lembaga yang dibiayai dan dipercaya masyarakat.
Kedudukan sebagai anggota DPRD tidak boleh dipandang sebagai alasan untuk memperoleh perlakuan berbeda dalam penegakan kode etik.
Wakil rakyat justru dituntut menjaga perilaku, menghormati sesama, serta menunjukkan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Terlebih, apabila pihak yang melaporkan merupakan pegawai di lingkungan lembaga yang sama, aspek perlindungan terhadap pelapor harus menjadi perhatian. Jangan sampai muncul tekanan, intimidasi, atau perlakuan yang dapat menghambat keberanian seseorang untuk menyampaikan pengaduan.
Lembaga legislatif harus memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk memberikan keterangan dan bahwa identitas serta martabat pihak yang terlibat tetap dilindungi.
Kini, sorotan publik tertuju kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Buol.
Apakah BK akan memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pemeriksaan etik terhadap anggota DPRD berinisial H?
Apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan? Ataukah persoalan ini akan terus menggantung tanpa kepastian?
Pimpinan DPRD dan BK juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengaduan, tahapan pemeriksaan, serta kemungkinan sanksi apabila pelanggaran kode etik terbukti.
Sanksi etik tentu harus dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, bukan tekanan opini publik. Namun, ketiadaan penjelasan juga berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan internal DPRD.
Jangan sampai masyarakat melihat adanya perbedaan antara ketegasan yang disampaikan di hadapan publik dengan tindakan nyata di internal lembaga.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Buol untuk membuktikan bahwa kehormatan lembaga bukan hanya slogan dalam setiap pidato dan seremoni.
Jika ada dugaan pelanggaran, periksa sesuai aturan. Jika tidak terbukti, sampaikan hasilnya secara proporsional. Jika terbukti, jatuhkan sanksi sesuai ketentuan.
Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan persoalan serius tanpa kejelasan, sementara pertanyaan masyarakat terus berkembang.
Masyarakat Buol kini menunggu jawaban sederhana tetapi mendasar: Apakah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Buol benar-benar menjalankan fungsi pengawas etiknya, atau pemeriksaan terhadap dugaan kasus ini hanya berhenti tanpa kepastian?
Redaksi Tabenews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Badan Kehormatan DPRD Buol, pimpinan DPRD, Partai Demokrat Kabupaten Buol, anggota DPRD berinisial H, serta pihak pelapor. Semua pihak berhak menyampaikan penjelasan secara berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Redaksi










