POHUWATO – Musibah banjir bandang yang disertai lumpur pekat kembali menerjang Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, menyebabkan putusnya akses jalan utama.
Insiden yang sudah terjadi berulang kali ini memicu kemarahan masyarakat, yang secara terbuka menuding operasional pertambangan emas, khususnya yang terafiliasi dengan Pani Gold Project (PGP), sebagai akar bencana ekologis di hulu.
Menanggapi kondisi darurat lingkungan ini, Rahmat G. Ebu, yang merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah Pohuwato, tampil menyuarakan tuntutan tegas. Rahmat menegaskan bahwa pola bencana ini mengindikasikan adanya kegagalan perlindungan lingkungan dan kesengajaan untuk mengabaikan aspek keberlanjutan.
Rahmat G. Ebu secara eksplisit menyoroti ketidakjelasan dokumen lingkungan PGP dan mengaitkannya dengan frekuensi bencana yang terjadi.
“Banjir lumpur di Hulawa ini sudah terjadi hingga tiga kali. Ini bukan lagi bencana alam, melainkan sebuah pola yang menunjukkan ada yang salah besar dalam tata kelola lingkungan di kawasan hulu. Kami menduga, ketidakjelasan dokumen AMDAL hingga hari ini adalah upaya perusahaan sebatas meraup kekayaan alam Panua tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keselamatan rakyat,” tegas Rahmat G. Ebu.
Tuntutan Pemuda Muhammadiyah Pohuwato ini semakin kuat setelah Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo merilis laporan dan rekomendasi resmi. Hasil Pansus tersebut menyoroti adanya praktik tambang yang berjalan “tanpa pengawasan memadai dan tanpa jaminan keberlanjutan ekologis di Gorontalo.
Rekomendasi Pansus adalah validasi atas jeritan rakyat. Ketika lembaga resmi mengakui tata kelola pertambangan kita bermasalah, maka kami menuntut Pemerintah Provinsi segera menjadikan temuan ini sebagai dasar untuk evaluasi total dan menghentikan sementara operasional Pani Gold Project. Jika terbukti AMDAL tidak jelas atau dilanggar, operasi harus dihentikan,” seru Rahmat.
Rahmat G. Ebu menyerukan agar Pemerintah dan pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas.
“Jangan korbankan masa depan Pohuwato demi keuntungan jangka pendek. Pemuda Muhammadiyah Pohuwato akan terus mengawal dan memastikan rekomendasi DPRD ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk pemulihan ekosistem hulu dan penegakan hukum lingkungan yang adil,” pungkasnya.
