Buol, TabeNews.com — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) di sejumlah desa di Kabupaten Buol kembali menuai sorotan tajam. Banyak warga yang merasa layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara beberapa penerima yang dianggap sudah berkecukupan terdaftar sebagai penerima manfaat.
Berdasarkan hasil investigasi media di lapangan, ditemukan berbagai indikasi ketidaksesuaian data BLTS di sejumlah desa. Program yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah ini diduga kuat tidak berjalan sesuai ketentuan dan sarat kepentingan oknum tertentu.
Salah satu temuan lapangan muncul dari Desa Doulan, Kecamatan Bokat, di mana warga melaporkan adanya aparat desa yang justru ikut menerima BLTS. Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang merasa jauh lebih membutuhkan bantuan namun tidak terdaftar.
“Kami di Doulan kecewa karena ada aparat desa yang ikut dapat BLTS, sementara kami yang susah malah tidak masuk data,” ungkap seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Warga menduga terdapat permainan dalam proses verifikasi data sehingga penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Dugaan serupa juga ditemukan di Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh. Seorang sumber terpercaya mengungkapkan bahwa istri Sekretaris Desa (Sekdes) serta beberapa aparat desa masuk dalam daftar penerima BLTS.
“Di Paleleh, istri Sekdes dan juga aparat desa menerima BLTS. Padahal masih banyak warga yang lebih berhak tapi tidak masuk data,” ujar sumber tersebut yang enggan disebut namanya.
Temuan ini menambah panjang daftar dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLTS di Kabupaten Buol.
Selain temuan per desa, sejumlah warga dan tokoh masyarakat mengungkapkan dugaan adanya praktik manipulasi data yang melibatkan oknum kepala desa dan operator desa. Mereka diduga “bermain mata” dalam proses verifikasi, meloloskan nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
“Aneh, data dari Kementerian Sosial seharusnya diteruskan ke Dinas Sosial lalu diverifikasi oleh desa. Tapi kenyataannya orang yang ekonominya mapan bisa lolos. Sementara yang benar-benar susah tidak terdata,” ujar seorang warga kepada tim investigasi.
Ketika penyaluran BLTS dilakukan di kantor pos, situasi semakin memanas. Banyak warga yang tidak terdaftar hanya bisa menyaksikan pembagian tanpa mendapatkan kejelasan mengenai hak mereka.
“Kami tidak tahu bagaimana desa memverifikasi. Sudah jelas kami masuk kategori penerima, tapi nama kami ternyata tidak ada. Sementara ada warga yang jelas mampu malah dapat,” keluh seorang warga lainnya.
Masyarakat Kabupaten Buol kini menantikan penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah maupun Dinas Sosial Kabupaten Buol. Mereka menilai ketidaktepatan data tersebut tidak bisa dianggap masalah kecil karena berdampak langsung pada warga kurang mampu.
Warga mendesak dilakukan audit ulang pendataan, termasuk pemeriksaan terhadap desa-desa yang diduga melakukan manipulasi data.
Warga berharap pemerintah lebih memperketat mekanisme verifikasi penerima BLTS ke depan, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.
“Kami hanya ingin prosesnya jujur. Jangan ada permainan. BLTS itu hak warga miskin, bukan hak aparat desa atau keluarga mereka,” tegas seorang warga yang tidak masuk daftar penerima.
Redaksi
