Gorontalo, Tabenews.Com — Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) Provinsi Gorontalo menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gorontalo. Kritik ini dipicu oleh meningkatnya laporan dugaan pelanggaran dan sengketa pemilihan pasca proses pungut hitung dalam Pilkada serentak di wilayah tersebut.
Ketua LS-Vinus Gorontalo, Wahyudin A. Gobel, menyayangkan lemahnya langkah penyelenggara pemilu dalam memastikan kepastian hukum, terutama terkait dokumen pencalonan. Menurutnya, berbagai tahapan yang telah dilalui dalam penyelenggaraan Pilkada, mulai dari sosialisasi hingga penetapan, seharusnya mampu mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Masalah seperti ini seharusnya sudah selesai di tahap penyelenggaraan awal. Jika tahapan-tahapan tersebut dijalankan dengan profesional, maka tidak akan ada polemik yang merugikan peserta pemilu maupun masyarakat. Publik perlu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk mencegah preseden buruk terhadap institusi penyelenggara,” ujarnya.
LS-Vinus juga menyoroti pentingnya penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan proses yang telah dilalui. Dokumen pencalonan, yang seharusnya menjadi bagian dari tahapan administrasi awal, tidak semestinya menjadi sumber konflik pasca pemilihan.
“Melihat panjangnya tahapan yang dilalui, sangat disayangkan jika KPU dan Bawaslu tidak mampu menunjukkan akuntabilitas kelembagaan. Hal ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang telah mereka lakukan selama ini? Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara terus menurun,” tambah Wahyudin.
