Example floating
Example floating
Example 728x250
Uncategorized

Ketua Bawaslu Kab Buol Hadiri RAKERNIS Di Jakarta

52
×

Ketua Bawaslu Kab Buol Hadiri RAKERNIS Di Jakarta

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Jakarta, Tabenews.com – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buol Ketua Suhardi Badolo hadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan, Alokasi Kursi, dan Pembentukan Pengawas Ad-Hoc, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia Senin – Rabu (19-21/12/2022) disalah satu Hotel di Jakarta.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta KPU dalam menyusun daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Penataan dapil dan alokasi kursi harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan,” katanya dalam Rapat Kerja Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi”
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu ini menambahkan, jajaran pengawas pemilu perlu memastikan dalam peoses penataan dapil dan alokasi kursi sudah taat prosedur. Dia mencontohkan taat prosedur seperti dilakukan melalui rapat pleno, mengumumkan rancangan usulan, dan melakukan uji publik; serta menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat.
“Dapil ini salah satu isu krusial dan menjadi area pertarungan peserta pemilu. Maka harus pengawas harus melakukan tugasnya dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Herwyn, persoalan data dan peta wilayah juga harus diperhatikan. Terkait data yang digunakan, lanjutnya, jajaran pengawas perlu memastikan basis data yang digunakan adalah data termutakhir, sesuai antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) di dapil tersebut.
“Sedangkan untuk peta wilayah, harus peta termutakhir dan alokasi kursi sudah memperhatikan pemekaran kecamatan, serta melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar kabupaten/kota,” tuturnya.
Redaksi
Example 120x600