Morowali, Tabenews.com- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, menggelar Temu Koordinasi dan Sinergitas Stakeholder dalam Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Giat ini diselenggarakan di Gedung Serba Guna, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah (10/8/2023).
Hadir dalam acara Temu Koordinasi ini diantaranya Bupati Morowali Taslim, Perwakilan Polres Morowali, Perwakilan Kodim 1311 Morowali, Kejaksaan Negeri Morowali, DPRD Kabupaten Morowali, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara, Pimpinan OPD terkait, Perwakilan Syahbandar Bungku, Perwakilan Syahbandar Kolonodale, para Camat dan Stake holder terkait.
Sedangkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP, dihadiri oleh Halid K Jusuf selaku Direktur, Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah Moh. Arif Latjuba, Kepala Bidang PSDKP Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah Agus Sudaryanto.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Morowali Taslim, dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi atas Temu Koordinasi dan Sinergitas yang digelar di Kabupaten Morowali.
“Dalam acara ini, diharapkan akan terjalin kerjasama yang baik antara stakeholder dalam pengawasan sumber daya kelautan. Kita harus berbagi informasi dan pengalaman, saling mendukung dalam membuat kebijakan yang baik, serta berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan pengawasan untuk menjaga keberlanjutan sumber saya kelautan kita” ujar Taslim.
Dikesempatan yang sama Halid K Jusuf selaku Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan alasan utamanya menggelar giat ini di Morowali karena potensi sumber daya alam khususnya kelautan yang sangat potensial di Bumi Tepeasa Moroso.
“Morowali daerah yang sangat potensial akan kekayaan sumber daya alam khususnya kelautan, kegiatan pertambangan yang memanfaatkan ruang laut dapat mengancam laut kita, kami berharap stake holder terkait agar turut berperan dan bersinergi dengan KKP, perlu juga saya tekankan agar pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut agar segera mengurus izin PPKLR nya” ujar Halid.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Fajar menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata respon dari KKP terkait permasalahan di daerah khususnya di Morowali.
“Jadi memang di Dinas Perikanan Kabupaten itu, kewenangan Kelautannya ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan di Provinsi, dan selebihnya ada di Pusat, jadi harapan kami dengan temu koordinasi ini kami lebih jelas mengetahui dimana kewenangan Kabupaten, dimana kewenangan Provinsi dan dimana kewenangan Pusat, dan kami selaku Dinas Perikanan Morowali berada pada kewenangan yang sesungguhnya” tutup Fajar.
Dalam Temu Koordinasi ini juga turut memberikan materi yaitu Prof. Baru Sadarun, Peraih Penghargaan Terumbu Karang dari UNESCO PBB. Prof. Baru Sadarun banyak memaparkan pengalaman serta ilmunya tentang Transpalasi Terumbu Karang. MS
