Buol, Tabenews.com – Persoalan distribusi dan harga tabung gas elpiji 3 kilogram kembali menjadi sorotan tajam masyarakat Kabupaten Buol. Diskusi hangat terjadi di grup WhatsApp Kanal Aspirasi pada Sabtu (4/4/2026), menyusul banyaknya keluhan warga terkait harga yang melambung jauh di atas ketentuan pemerintah.
Dalam percakapan grup tersebut, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo MM secara tegas mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran penjualan elpiji bersubsidi.
“Silakan laporkan secara detail tentang tabung elpiji mahal alias di atas harga normal. Sertakan nama agen atau pengecer, alamat lengkap, harga jual, saksi dan bukti,” tegasnya dalam pesan yang langsung memantik respons luas dari anggota grup.
Ia juga menekankan laporan dapat disampaikan langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh Yamin Rahim, Kasatpol PP Nasir Andimaka, maupun Kabag terkait di lingkup pemerintah daerah.
Tak hanya itu, peringatan keras juga disampaikan terhadap kemungkinan keterlibatan oknum aparatur pemerintah daerah dalam praktik “kongkalikong” distribusi gas bersubsidi.
“Bila ditemukan ada oknum Pemda yang terlibat, laporkan dengan identitas jelas. Kami akan proses sampai dengan pemecatan. Tidak ada ASN kebal hukum di masa pemerintahan ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekda Buol, Moh Yamin Rahim, turut merespons dengan meminta masyarakat tidak hanya berani bersuara di media sosial, tetapi juga siap menyertakan identitas dan bukti konkret.
“Kalau ada pelanggaran, sertakan nama, alamat, dan foto sebagai bukti. Tim satgas sudah saya perintahkan untuk menindak,” ujarnya.
Ia bahkan menyentil fenomena masyarakat yang dinilai kerap vokal di media sosial, namun enggan memberikan laporan resmi.
“Masalahnya kita ini kalau di Facebook berani, tapi coba tunjukkan di mana orangnya, siapa namanya,” sindirnya.
Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di Buol ditetapkan sebesar Rp30.000. Namun di lapangan, warga mengaku harus membeli dengan harga jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp50.000 hingga Rp75.000 per tabung.
Sorotan keras juga datang dari warga Pajeko, Hardi, yang menyampaikan keluhan sekaligus peringatan tegas kepada pihak terkait.
“Assalamu’alaikum, dari unsur pimpinan sampai rakyat, tolong bantu penertiban pangkalan gas LPG 3 kg baik yang resmi hingga tidak resmi. Saat ini secara terang-terangan menjual dan mematok harga Rp60.000 per tabung,” tegas Hardi dalam grup.
Ia bahkan menilai, jika tidak ada klarifikasi maupun tindakan dari pihak berwenang, maka hal tersebut patut diduga sebagai bentuk pembiaran.
“Jika tidak ada klarifikasi dari yang berwenang ataupun para pemilik pangkalan, maka dipastikan ada upaya pembiaran dari pihak tertentu. Saya nyatakan ini karena sudah sering mendengar keluhan,” lanjutnya.
Hardi juga mendesak agar tindakan tegas segera dilakukan, bahkan mengancam akan melakukan langkah lanjutan jika persoalan ini tidak ditangani.
“Mohon tindak tegas sebelum saya lakukan konsolidasi dan provokasi serius. Begitu pula pemerintah desa segera lakukan evaluasi semua jenis usaha di desa ini,” tandasnya.
Sementara itu, anggota grup lainnya, Ramli K Sulu, selaku kades Tamit mengungkapkan kondisi di wilayah Kecamatan Bunobogu relatif aman dari praktik harga tinggi, namun pasokan yang terbatas menjadi persoalan utama.
“Di desa kami hanya 75 tabung masuk, sementara pengguna lebih dari 200. Jelas tidak cukup, akhirnya warga cari di luar dengan harga mahal,” ungkapnya.
Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan masuknya elpiji dari luar daerah, khususnya dari Gorontalo, yang kemudian dijual kembali di Buol dengan harga tinggi oleh oknum tertentu, termasuk sopir rental.
Menanggapi hal ini, sejumlah warga mengusulkan agar dilakukan razia di wilayah perbatasan guna menghentikan praktik distribusi ilegal tersebut.
Selain itu, muncul berbagai solusi dari masyarakat, seperti penambahan pangkalan elpiji di setiap desa, pengawasan distribusi berbasis data penerima, hingga mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk membuka agen resmi sebagai penyeimbang pasar.
Namun di sisi lain, warga juga mengakui adanya dilema ekonomi di tingkat bawah, di mana penjualan di luar pangkalan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat kecil.
Pemerintah Kabupaten Buol melalui Satgas yang melibatkan unsur desa, kecamatan, kepolisian, hingga kejaksaan menegaskan akan tetap melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran distribusi elpiji bersubsidi.
Diskusi ini mencerminkan keresahan nyata masyarakat sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Tanpa pengawasan ketat dan kebijakan distribusi yang adil, persoalan klasik elpiji 3 kg dipastikan akan terus berulang dan membebani masyarakat kecil.
Redaksi
