Jakarta TabeNews.com — Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menegaskan bahwa rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan buah dari praktik pembangunan yang mereka sebut sebagai Serakahnomics model ekonomi rakus yang didorong oleh kekuatan imperialisme, dominasi oligarki, dan birokrasi yang korup.
Dalam pernyataannya, EN-LMND menyebut Serakahnomics bekerja melalui ekspansi industri ekstraktif yang tidak terkendali, terutama di sektor perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan eksploitasi lainnya di kawasan hulu. Praktik ini dinilai menghilangkan kawasan resapan air, merusak penyangga ekologis, dan memperparah sedimentasi sungai sehingga kawasan pemukiman menjadi semakin rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
Bencana kali ini tercatat sebagai salah satu yang paling mematikan dalam dua dekade terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lebih dari 750 warga meninggal dunia, 650 orang masih dinyatakan hilang, dan sedikitnya 3,3 juta penduduk terdampak.
Sementara itu, tim SAR telah mengevakuasi lebih dari 33 ribu warga, angka yang diperkirakan masih akan bertambah seiring terbukanya akses menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
EN-LMND menegaskan bahwa curah hujan ekstrem hanya menjadi pemicu teknis, sementara akar persoalan terletak pada model pembangunan yang menurut mereka dikendalikan oleh kepentingan ekonomi elite.
“Banjir ini lahir dari kerakusan yang dilegalkan melalui praktik Serakahnomics, yaitu imperialisme, oligarki, dan birokrat korup yang menghancurkan lingkungan. Selama model pembangunan ini dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban,” tegas Wakil Ketua Umum Dalam Negeri EN-LMND, Agung Trianto, Rabu (3/12/2025).
Agung juga mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu lemah dalam menghadapi kepentingan korporasi. Menurutnya, negara seharusnya tidak sekadar menjadi penyedia respons darurat, tetapi wajib bertindak sebagai pelindung ruang hidup rakyat dari eksploitasi berlebihan.
“Negara tidak boleh terus menjadi penonton ketika ruang hidup rakyat dirampas oleh kaum Serakahnomics,” ujarnya.
Sebagai respons atas krisis ekologis yang terjadi, EN-LMND menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, antara lain:
1. Moratorium total terhadap izin baru industri ekstraktif dan perkebunan sawit skala besar di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.
2. Audit lingkungan menyeluruh serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
3. Restorasi ekologis pada daerah aliran sungai (DAS) kritis dan pemulihan kawasan lindung.
4. Penataan ulang tata ruang yang berbasis kerentanan iklim dan risiko bencana.
5. Percepatan reforma agraria untuk menekan ketimpangan penguasaan lahan yang dianggap menjadi sumber dominasi oligarki.
6. Transparansi penuh atas seluruh perizinan, dokumen AMDAL, dan kepatuhan korporasi.
7. Penegakan hukum tanpa kompromi terhadap perusahaan yang merusak lingkungan.
8. Seruan persatuan nasional untuk melawan praktik Serakahnomics dan mengembalikan arah pembangunan pada nilai-nilai Pancasila.
EN-LMND menegaskan bahwa selama paradigma pembangunan tidak berubah secara fundamental, bencana serupa akan terus mengancam wilayah Sumatera dan berbagai daerah lain di Indonesia. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah struktural yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan bantuan emer gensi setiap kali bencana terjadi.
Organisasi mahasiswa tersebut menutup pernyataannya dengan menyerukan solidaritas nasional dan perubahan kebijakan sebagai satu-satunya jalan keluar dari siklus bencana yang berulang.
Redaksi
