Buol, TabeNews.com – Polemik terkait kebijakan sewa kendaraan dinas oleh Pemerintah Daerah terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, tokoh pemuda Buol, Edhy Idris, angkat bicara dan meminta semua pihak agar menyikapi persoalan tersebut secara bijak serta tidak menyebarkan informasi yang tidak benar.
Menurut Edhy Idris, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi. Namun ia menegaskan bahwa penyampaian kritik harus tetap berdasarkan fakta dan tidak mengandung unsur hoaks maupun ujaran kebencian.
“Terkait tudingan belanja di luar struktur, menurut saya perlu dilihat secara utuh dan tidak berlebihan dalam menafsirkan statusnya. Semua kebijakan tentu memiliki dasar dan mekanisme yang harus dipahami bersama,” ujarnya. Saat di hub media, Minggu (15/3/26).
Ia juga menilai, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekretaris Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan apabila terdapat informasi yang dinilai tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Edhy mengatakan, selama ini informasi mengenai progres pembangunan daerah sebenarnya sudah cukup terbuka dan masif dipublikasikan melalui berbagai media, termasuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Kita lihat selama ini pemberitaan terkait progres pembangunan sudah cukup masif dilakukan oleh media, termasuk di bawah koordinasi Dinas Kominfo. Jadi masyarakat juga harus melihat secara objektif,” katanya.
Ia juga menilai langkah Sekretaris Daerah dalam menanggapi polemik yang berkembang merupakan hal yang wajar, karena menyangkut nama baik dan harga diri pemerintah daerah sebagai lembaga.
“Menurut saya sudah betul apa yang dilakukan Pak Sekda, karena ini juga terkait harga diri pemerintah daerah. Tapi perlu dipahami, beliau tidak melarang atau membungkam kritik. Kritik itu bagian dari dinamika, bahkan wajib bagi rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan,” lanjutnya.
Selain itu, Edhy berharap kebijakan penyediaan kendaraan dinas tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga dengan hadirnya mobil dinas yang baru dapat menambah pelayanan yang lebih prima terhadap kepentingan rakyat, sehingga tugas-tugas pemerintahan bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Meski demikian, Edhy mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan kritik dengan penyebaran informasi yang tidak benar, apalagi sampai menimbulkan kebencian di ruang publik.
“Yang agak keliru itu kalau kita menebar hoaks, mengolok-olok, atau menyebarkan kebencian. Kritik boleh, tapi harus tetap beretika dan berdasarkan data,” tegasnya.
Ia berharap polemik terkait kebijakan sewa kendaraan dinas dapat disikapi secara dewasa oleh semua pihak, sehingga tidak mengganggu stabilitas pemerintahan dan tetap menjaga kondusivitas daerah, khususnya di Kabupaten Buol.
Redaksi
