Buol, Tabenews.com — Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Buol kembali menuai keluhan warga. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di sejumlah kecamatan kesulitan mendapatkan tabung melon bersubsidi tersebut.
Ironisnya, ketika tersedia, harganya melambung hingga mencapai Rp60 ribu per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, muncul dugaan adanya praktik “main mata” antara pangkalan dan para pengecer. Sejumlah warga menilai, gas bersubsidi yang seharusnya dijual langsung kepada masyarakat justru sebagian besar dialirkan ke pengecer yang kemudian menjualnya dengan harga tinggi.
“Kami beli di pengecer sampai Rp60 ribu. Di pangkalan susah dapat, alasannya selalu habis. Tapi anehnya, beberapa jam kemudian pengecer justru punya stok banyak,” ujar Mat, warga kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kamis (6/11/2025).
Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Warga menilai Pemerintah Daerah Kabupaten Buol seolah tutup mata terhadap persoalan kelangkaan elpiji yang terjadi hampir setiap bulan. Meski isu serupa terus berulang, belum tampak adanya langkah tegas dari pihak terkait untuk menindak pangkalan nakal atau melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi.
“Sepertinya pemerintah daerah tidak serius mengawasi distribusi gas bersubsidi. Kalau terus dibiarkan, rakyat kecil yang jadi korban,” kata Siti, ibu rumah tangga di Kelurahan Leok I.
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buol segera turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
“Kami minta Sekda jangan hanya dengar laporan di meja. Turun langsung lihat kenyataan di lapangan. Ada indikasi pangkalan menjual ke pengecer duluan, bukan ke masyarakat sesuai aturan,” tegas Arlan Rahman, aktivis pemerhati kebijakan publik Buol.
Warga berharap Pemda Buol melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) segera melakukan penertiban terhadap pangkalan yang terbukti melanggar, bahkan bila perlu mencabut izin usaha mereka. Selain itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi elpiji bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Situasi kelangkaan gas elpiji 3 kg di Buol bukan kali pertama terjadi. Kondisi serupa kerap berulang terutama menjelang akhir tahun, di mana permintaan meningkat namun pengawasan terhadap jalur distribusi dinilai lemah.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Pemkab Buol untuk memastikan gas bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat kecil, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
Redaksi
