Buol, TabeNews.com — Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memastikan bahwa pembayaran jasa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu telah disalurkan pada bulan Maret 2026 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Total anggaran yang telah dicairkan mencapai Rp1.699.417.664.
Kepala BPKAD Buol, Moh. Kasim Ali, SE, saat dikonfirmasi media menjelaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak tenaga PPPK paruh waktu yang selama ini menjalankan tugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di sektor pelayanan publik.
“Total jasa PPPK paruh waktu yang sudah disalurkan pada bulan Maret menjelang Lebaran sebesar Rp1.699.417.664. Pembayaran ini dilakukan sesuai kemampuan fiskal daerah dan menjadi salah satu prioritas agar para pegawai tetap dapat menerima haknya,” jelas Moh. Kasim Ali.
Ia menyebutkan bahwa jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol saat ini mencapai lebih dari 1.000 orang, yang tersebar di berbagai instansi, mulai dari dinas teknis, pelayanan kesehatan, hingga unit pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, besarnya jumlah PPPK menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena setiap pembayaran harus disesuaikan dengan kondisi kas daerah agar tidak mengganggu belanja wajib lainnya.
“Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah PPPK kita lebih dari seribu orang, sehingga setiap pembayaran harus dihitung secara matang agar semua kewajiban bisa terpenuhi tanpa mengganggu belanja wajib seperti gaji ASN, operasional, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya. Rabu (18/3/26).
Selain pembayaran jasa PPPK, BPKAD juga memastikan bahwa penghasilan tetap (Siltap) ADD untuk 108 desa telah disalurkan dengan total anggaran sekitar Rp11,7 miliar menjelang Lebaran.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga telah menyalurkan THR bagi guru PNS sebesar sekitar Rp6,7 miliar, yang dibayarkan lebih awal sesuai kemampuan kas daerah saat ini.
Menurut Moh. Kasim Ali, pembayaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, sehingga belanja wajib tetap dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Kami tetap berupaya agar kewajiban pemerintah daerah bisa dipenuhi. Siltap desa sudah disalurkan sekitar Rp11,7 miliar untuk 108 desa, THR guru PNS sekitar Rp6,7 miliar juga sudah dibayarkan. Semua dilakukan menyesuaikan kemampuan kas daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk THR ASN daerah lainnya, pemerintah meminta agar para pegawai dapat bersabar karena pembayaran masih menunggu ketersediaan anggaran setelah Hari Raya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, yang dalam ketentuannya memperbolehkan pembayaran tunjangan hari raya dilakukan setelah Hari Raya apabila kondisi fiskal daerah belum memungkinkan.
“Bagi ASN daerah kami mohon bersabar. Pembayaran tetap menjadi kewajiban pemerintah, namun akan dilakukan setelah Hari Raya sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 2026,” jelasnya.
Ia berharap seluruh pegawai dapat memahami kondisi fiskal daerah saat ini, karena pemerintah tidak menghentikan pembayaran, melainkan melakukan penyesuaian agar seluruh kewajiban tetap bisa diselesaikan tanpa mengganggu belanja wajib lainnya.
“Pemerintah daerah tidak tinggal diam. Semua tetap diupayakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi kas yang ada. Yang penting pembayaran tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tutupnya.
Dengan telah disalurkannya jasa PPPK, Siltap desa, serta THR guru PNS menjelang Lebaran, pemerintah daerah berharap stabilitas pelayanan publik di Kabupaten Buol tetap terjaga.
Redaksi
