TOLITOLI – Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk Tahun Anggaran 2027 berlangsung khidmat pada Selasa (20/1/2026). Kegiatan ini digelar di Tribun Serba Guna Desa Bajugan dan menjadi forum penting dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan di tengah tantangan pemangkasan anggaran.
Musrembang tersebut dihadiri oleh perwakilan Kecamatan Galang, Kasi PMD, Ketua BPD, Bhabinkamtibmas, aparat dan staf desa, para kepala dusun, RT, kader Posyandu, kader KPM, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga-lembaga desa, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bajugan, Rosmawati, S.M., menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Dana Desa (DD) mengalami pemangkasan, sehingga sangat memungkinkan tidak adanya pembangunan fisik. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2027.
“Dengan adanya pemotongan anggaran, usulan-usulan yang masuk harus benar-benar diprioritaskan. Bahkan, bisa jadi tidak ada pembangunan fisik yang dibiayai dari Dana Desa,” ujar Rosmawati di hadapan peserta musyawarah.
Meski demikian, Rosmawati menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Desa Bajugan. Ia mengajak seluruh elemen desa untuk bersama-sama berkontribusi memperbaiki dan membangun desa yang dicintai, meskipun dengan keterbatasan dana.
Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rosmawati juga menegaskan peran penting lembaga tersebut sebagai mitra sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa. Ia berharap sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dapat terus terjaga demi kemajuan Desa Bajugan.
“Kalau bukan kita yang membangun desa, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Mari kita bergandengan tangan agar Desa Bajugan ke depan bisa menjadi desa yang bermartabat dan sejahtera,” pungkas Rosmawati dengan penuh harap.
Musrembang Desa Bajugan ini diharapkan mampu melahirkan kesepakatan dan program prioritas yang realistis, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, meski harus berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
