Jakarta, TabeNews.com — Aliansi Mahasiswa Merdeka Terdidik (ALMAMATER) mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 26 November 2025.
Aksi ini digelar untuk mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan sapi dengan total anggaran mencapai Rp37 miliar di Dinas Peternakan Kabupaten Buol pada tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020.
Dalam seruan aksi yang mereka rilis, para mahasiswa menegaskan bahwa persoalan dugaan penyelewengan anggaran tersebut sudah terlalu lama tanpa kejelasan tindak lanjut, sehingga perlu ada tekanan publik agar aparat pusat ikut mengawasi penanganan kasus tersebut.
ALMAMATER menilai bahwa dugaan kerugian negara dalam proyek pengadaan sapi tersebut harus segera diusut menyeluruh. Mereka mendesak Kejagung dan KPK untuk memanggil dan memeriksa sejumlah pihak terkait, di antaranya:
1. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Buol
2. Rekanan pihak ketiga sebagai pelaksana proyek
3. Kepala BPKAD Kabupaten Buol
4. Inspektorat Kabupaten Buol
Menurut pernyataan dalam selebaran aksi, mahasiswa menuding bahwa dana sekitar Rp37 miliar yang bersumber dari APBD diduga “dirampok oleh oknum kelompok tertentu” dalam kurun tiga tahun anggaran.
Koordinator lapangan aksi, sebagaimana tercantum dalam seruan tersebut, menyebutkan bahwa massa akan diberangkatkan menggunakan enam bus Kopaja dengan mobil komando serta perlengkapan aksi lainnya seperti bendera dan petaka.
Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini menjadi bentuk tekanan moral kepada Kejaksaan Agung RI dan KPK RI agar tidak mengabaikan laporan masyarakat.
“Tolong…!!! Kejagung RI & KPK RI jangan masuk angin,” begitu salah satu seruan pada poster aksi yang menguatkan tuntutan mahasiswa agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Aliansi Mahasiswa Merdeka Terdidik menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus dugaan korupsi ini hingga ada kejelasan proses hukum dari aparat berwenang. Mereka menilai bahwa korupsi di sektor pertanian dan peternakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.
Aksi pada 26 November 2025 ini disebut akan berlangsung damai dan terkoordinir, dengan beberapa orator yang telah dijadwalkan untuk menyampaikan sikap resmi organisasi terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Buol.
Redaksi
