Palu TABEnews .– Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) Sulawesi Tengah harus bisa menunjukkan kinerjanya agar bisa memberi kontribusi bagi Pemda/Gubernur.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi, Sulteng Dr Ir Hasanuddin Atjo MM, Senin (6/12) saat membuka pertemuan KPPP se Sulteng tahun 2021 di Palu.
Agenda ini diselenggarakan secara offline dan online, secara offline diikuti 22 peserta dari 11 kabupaten dan kota, di Wisma Tani Palu–Sulawesi Tengah.
KPPP yang didirikan sejak 2005 dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Baru kemudian 2021 per 1 November gubernur Sulteng mengukuhkan kepengurusan yang sekarang, jelas Ketua KPPP.
” Kita Harus mulai sebuah gerakan, agar bisa memberi kontribusi kepada daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar mantan Ketua Bappeda Sulteng kalau KPPP ingin mendapat perhatian.
Dengan adanya kinerja yang bisa menjadi rekomendasi buat gubernur atau bupati dan walikota, KPPP akan akan menjadi rohnya pertanian di daerah ini.
Walaupun nilai tukar petani (NTP) masih memberi kontribusi besar dalam angka kemiskinan di Sulteng, Hasanuddin Atjo yakin dengan kinerja dan rekomendasi yang cerdas Sulteng akan bisa keluar dari status daerah miskin itu.
Oleh kata Hasanuddin, ke depan organisasi ini harus ad pola sebagai rekomendasi sektor pertanian agar kita tidak terkesan bekerja tanpa pola.
Hal penting lainnya kata salah satu konsultan FHO itu adalah, KPPP ini mempublish kinerja dan kinerja para penyuluh agar bisa diketahui secara luas.
” Kita juga akan membuat Webside sebagai sarana teman teman menupload kinerja atau temuanya soal pertanian di lapangan,” pungkas Hasanuddin. sy
