BUOL, TABENEWS.COM — Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap sejumlah temuan dalam pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19.B/T/LHP/DJPKN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, tercatat besaran temuan pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Buol mencapai Rp2.664.898.323,61, dengan nilai rekomendasi sebesar Rp1.646.600.721,29.
Dari keseluruhan temuan tersebut, terdapat temuan yang dikategorikan sebagai kerugian daerah sebesar Rp2.112.247.322.
Namun, sebelum LHP BPK diterbitkan, sebagian kerugian tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sebesar Rp942.240.202.
Dengan demikian, masih terdapat nilai rekomendasi kerugian daerah yang harus ditindaklanjuti sekitar Rp1,17 miliar.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Buol, khususnya dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK benar-benar ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan temuan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Buol, Wahida, SE., M.Ak, menyampaikan bahwa proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut terus dilakukan, baik terhadap temuan yang bersifat administratif maupun temuan yang berkaitan dengan keuangan.
Menurut Wahida, progres tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan APBD Tahun Anggaran 2025 saat ini telah berada pada kisaran 40 persen lebih.
Ia menegaskan, Inspektorat bersama perangkat daerah terkait terus mendorong penyelesaian rekomendasi BPK agar tidak berhenti sebatas pada administrasi, tetapi benar-benar diselesaikan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, terdapat perkembangan positif dalam capaian tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI di Kabupaten Buol.
Berdasarkan kinerja Semester I Tahun 2026, persentase tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI di Kabupaten Buol telah mencapai sekitar 76 persen.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Buol pada peringkat keempat di Provinsi Sulawesi Tengah.
Wahida menyampaikan, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kinerja tindak lanjut hingga akhir tahun.
Pihaknya optimistis pada akhir 2026 Kabupaten Buol dapat mencapai target 90 persen untuk tindak lanjut temuan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sementara untuk keseluruhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat menargetkan capaian minimal 80 persen.
“Kami optimistis di akhir tahun bisa mencapai target 90 persen untuk capaian tindak lanjut temuan APBD 2025 dan minimal 80 persen untuk seluruh temuan BPK RI,” demikian substansi penyampaian Kepala Inspektorat Kabupaten Buol, Wahida.
Tindak lanjut rekomendasi BPK bukan semata persoalan mengejar angka persentase. Setiap rekomendasi pemeriksaan pada dasarnya harus diselesaikan sesuai substansi dan ketentuan yang berlaku.
Terlebih, dari temuan APBD 2025 terdapat nilai yang dikategorikan sebagai kerugian daerah. Penyelesaian terhadap nilai tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin tertib, transparan dan akuntabel.
Dengan masih adanya rekomendasi kerugian daerah yang harus diselesaikan, perhatian kini tertuju pada langkah Pemerintah Kabupaten Buol dan OPD terkait dalam menuntaskan kewajiban tindak lanjut tersebut.
Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah juga memiliki peran strategis untuk melakukan pemantauan, koordinasi dan mendorong perangkat daerah agar setiap rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.
Publik tentu berharap target 90 persen tindak lanjut temuan APBD 2025 bukan sekadar angka administratif, melainkan dibuktikan dengan penyelesaian nyata atas setiap rekomendasi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan dan kerugian daerah.
Redaksi
