Buol, TabeNews.com – Diskusi publik yang digelar melalui WhatsApp Grup Kanal Aspirasi Warga Buol, Selasa (21/4/2026), menghasilkan sejumlah catatan penting terkait kondisi penataan kota dan tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buol.
Diskusi ini dipandu oleh moderator Suleman DJ. Latantu, yang sejak awal memantik pembahasan dengan sejumlah pertanyaan strategis.
Dalam kesimpulan diskusi, terungkap bahwa kondisi penataan kota di Buol saat ini dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan. Sejumlah persoalan krusial masih menjadi perhatian, di antaranya ketidakkonsistenan tata ruang yang ditandai dengan maraknya alih fungsi lahan, baik di kawasan permukiman, pesisir, maupun sempadan sungai tanpa pengendalian yang tegas.
Selain itu, pengelolaan sampah juga dinilai masih lemah. Sistem pengumpulan dan pengolahan sampah belum berjalan optimal, sehingga masih banyak ditemukan titik pembuangan liar. Permasalahan lain yang mencuat adalah infrastruktur drainase yang belum memadai, terutama di kawasan padat penduduk, yang berdampak pada terjadinya banjir lokal.
Keterbatasan ruang terbuka hijau serta degradasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai turut memperparah kondisi tersebut. Para peserta diskusi sepakat bahwa persoalan paling mendesak saat ini adalah lemahnya penegakan tata ruang serta belum adanya sistem pengelolaan lingkungan yang terpadu, mencakup pengelolaan sampah, air, dan kawasan lindung.
Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Buol sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen perencanaan seperti RTRW, RDTRK, serta dokumen pendukung lainnya, termasuk sistem perizinan berbasis OSS dan Amdalnet. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut dinilai masih lemah dan belum konsisten.
Pendekatan yang digunakan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Kepentingan ekonomi jangka pendek pun kerap kali lebih dominan dibandingkan prinsip keberlanjutan.
Diskusi juga menyoroti tantangan besar dalam mengintegrasikan pembangunan dengan pelestarian lingkungan. Konflik kepentingan antara investasi dan konservasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya data lingkungan yang akurat dan terbuka, serta lemahnya koordinasi antar sektor menjadi hambatan utama. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dinilai belum merata.
Dalam konteks tersebut, peran masyarakat sipil dinilai sangat strategis. Masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol sosial terhadap kebijakan dan proyek pembangunan, melakukan advokasi kebijakan yang pro lingkungan, serta aktif dalam edukasi publik.
Gerakan komunitas seperti aksi bersih sungai, pengelolaan bank sampah, hingga kegiatan penghijauan juga dinilai sebagai langkah nyata yang perlu terus didorong. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, forum diskusi merumuskan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan di Kabupaten Buol. Di antaranya adalah melakukan audit tata ruang dan menghentikan pelanggaran yang masih berlangsung, serta menertibkan kawasan sempadan sungai dan pesisir.
Pada sektor pengelolaan sampah, peserta mendorong pembangunan TPS3R berbasis desa atau kelurahan serta penguatan bank sampah sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Sementara itu, di bidang infrastruktur, perbaikan drainase di titik-titik rawan banjir dan penyediaan ruang terbuka hijau publik menjadi prioritas.
Transparansi data lingkungan juga menjadi sorotan penting, di mana pemerintah diharapkan membuka akses data kepada publik serta melibatkan masyarakat secara substansial dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk melalui forum musrenbang yang lebih partisipatif.
Terakhir, penguatan komunitas lokal dinilai menjadi fondasi penting dalam mendorong perubahan. Dukungan terhadap komunitas lingkungan, pemuda, dan sekolah, serta kampanye perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah, air, dan energi diharapkan mampu menciptakan kesadaran kolektif menuju Buol yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Diskusi ini menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dengan lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
Redaksi
